Dari Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Bontang ke Pemprov Kaltim (3-Habis)
Kunjungan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menghasilkan sejumlah hal terkait Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca atau GPMB.
TIMURMEDIA – Saat pertemuan di Ruang Pustaka Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berlangsung, Kamis 15 April 2021, diskusi dan tanya-jawab berlangsung seru antara para legislator Kota Taman dan Pemprov Kaltim. Misalnya adalah langkah yang sudah diambil dalam kebijakan GPMB. Selain itu, ada pula penjelasan detail GPMB.
Kata Muslimin, Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, ada sejumlah kesimpulan dari kunjungan kerja ini. Diantaranya, Komisi I DPRD Kota Bontang mendukung penuh GPMB direalisasikan di Kota Bontang. Lalu, segera membentuk kepanitiaan GPMB Kota Bontang dan memerintahkan pembuatan Surat Keputusan GPMB Kota Bontang Periode 2021–2024. “Kami juga memberikan dukungan Kepada Dinas Perpustakaan Kota Bontang untuk membenahi perpustakaan sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan atau NSP,” ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Muhammad Irfan, menegaskan melalui gema literasi DPRD Kota Bontang berusaha menghancurkan kebodohan melalui literasi dan membangun peradaban baru. “Menghadapi era digital, semua pihak harus beradaptasi,” tuturnya.
Bagi Muhammad Irfan, GPMB sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan literasi baca dan tulis juga harus memiliki strategi untuk memasyarakatkan minat baca di era literasi digital. “Kita harus cepat beradaptasi di era digital ini, karena literasi digital dapat memberikan nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang lainnya, Abdul Haris, menjelaskan dunia literasi Indonesia sudah melalui sejarah panjang. Ini terbukti dari adanya peninggalan gambar dan tulisan di gua-gua pra sejarah atau jejak tulisan dalam berbagai prasasti serta candi pada zaman kerajaan Nusantara.
“Indonesia sejatinya merupakan negara dengan sejarah literasi yang cukup tua,” akunya. “Berangkat dari paradigma ini, maka implementasi literasi dalam konteks Indonesia harus menyesuaikan dengan tingkatan sosial budaya, dan pengetahuan masyarakat, keanekaragaman budaya local dan kondisi yang dialami masyarakat,” timpal Andul Harus. (fa/ads)
