Menilik Kotaku, Program Kementerian PUPR yang Giat Disuarakan Komisi III DPRD Kota Bontang (2)
Sumber pembiayaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ternyata tidak hanya berasal dari pemerintah pusat.
TIMURMEDIA – Ditilik lebih jauh, sumber pembiayaan program Kotaku ternyata juga bisa bersumber dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat, pemangku kepentingan lain –stakeholder– serta lembaga mitra pembangunan pemerintah seperti World Bank-WB Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB, dan Islamic Development Bank-IsDB.
Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah –Loan– sekitar 45 persen.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Yassier Arafat, menguraikan tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan.
Pun untuk mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
“Untuk mewujudkan tujuan tadi, harus dilakukan melalui kegiatan. Seperti pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman, baik skala lingkungan maupun skala kawasan. Selain itu penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood, Red.) masyarakat,” paparnya.
Makanya, aku Yassier Arafat, dia berupaya untuk mengimplementasikan program ini di Kota Taman. “Saya sebagai warga di Berbas Pantai berupaya menyampaikan ini ke Pemerintah Kota Bontang lewat Badan Anggaran. Saya berharap program ini bisa dibantu dan dikawal untuk masyarakat,” ujarnya.
Yassier Arafat mengakui, program ini mengalami banyak kendala. Salahsatu sebabnya karena minimnya anggaran. Padahal, pada 2018 lalu, program ini sudah diusulkan. Dari kebutuhan sekira Rp 1 miliar, ternyata anggaran yang tersedia hanya Rp 70 juta. Akibatnya, penyusunan Detail Engineering Design atau DED untuk program ini kandas ditengah jalan.
Kendati begitu, Yassier Arafat optimistis program Kotaku akan terealisai. “Program ini memang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Tapi dibutuhkan kesiapan kita untuk support Pemerintah Pusat agar program ini bisa berjalan di Kota Bontang,” ujarnya. “Salah satu upayanya, ya, dengan menyiapkan perencanaan secara komprehensif,” tukas Yassier Arafat. (fa/ads)
