BalikpapanTeropong Mahasiswa

PMII Balikpapan, Desak Pembentukan Pansus Covid

PMII Balikpapan mendesak agar Parlemen Balikpapan Segera membentuk Pansus Covid-19.

Reporter : Taufik Hidayat | Editor : Faisal

TIMUR MEDIA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Balikpapan mengingatkan pemerintah kota (Pemkot) akan persoalan-persoalan yang tak hentinya ditangani. Terkait penyebaran Covid-19 yang masih tinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Said Abdillah selaku Ketua Cabang PMII menilai, salah satu penyumbang penularan Covid-19 yang semakin tinggi berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN minyak dan gas (Migas) yang terus beroperasi di Balikpapan, Senin/09/2021.

Ia mendesak Parlemen Balikpapan untuk membentuk pansus Covid-19, jika satgas Kota tidak dapat menindak perilaku penularan di perusahaan BUMN, PMII pun mengutarakan agar kinerja satgas Covid mendapatkan Pantauan Parlemen.

“Kami mendesak Parlemen membentuk Pansus Covid-19 untuk punya akses masuk ke kantong-kantong besar penularan Covid-19, di Pertamina dan Perusahaan minyak dan gas lainnya,” ujarnya.

Lanjutnya ia mengambil contoh Perusahaan BUMN pembangunan RDMP Pertamina dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) serta perusahaan Migas besar lainnya. Perusahaan Migas itu penyumbang ratusan penularan kasus Covid-19 melalui pekerjanya.

“Jangan sampai Proyek RDMP dan PHKT memberi hadiah Kemerdekaan RI berupa peternakan Covid-19, karena pemerintah tidak menindak tegas penanganan prokses di perusahaan itu,” kata Said Abdillah.

Ketua PMII itu pun mengkritik Satgas Kota Balikpapan yang sepertinya tidak dapat mengakses langsung satgas internal perusahaan. Said pun mengambil contoh 66 kasus yang terjadi di PHKT saat melakukan karantina 14 hari pekerja sebelum diberangkatkan ke lokasi laut.

“Pekerja yang dikirim ke laut melewati dulu karantina 14 hari dan PCR di hotel, kurangnya pengawasan membuat pekerja bebas berkeliaran keluar hotel. Ketika kasus PHKT meninggi, baru mereka pertegas protokolnya dengan memindahkan disalah satu hotel lain yang lebih ketat.” Paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan terkesan hanya jadi lumbung bantuan penyaluran donasi Perusahaan dan belum terdengar sanksi sosial apa yang sudah diberikan. Hingga menyebabkan masyarakat kecil terimbas dampaknya, sehingga memberi kesan publik lumbung penularan dibayar dengan donasi bantuan.

“Peringatan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Nanti, PMII dengan tegas mendesak, jika penularan covid-19 di BUMN terus tinggi, Wali Kota Balikpapan harus tutup paksa aktiftas kerja di sana, karena bantuan yang disalurkan tak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Said dengan nada tegas.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button