Nomor Urut Berubah Jadi 15, Rendi Susiswo Ismail: Kita Ikuti Aturan
Nomor Urut Berubah Jadi 15, Rendi Susiswo Ismail: Kita Ikuti Aturan
TIMURMEDIA – Perubahan nomor urut bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) berdampak besar bagi mereka yang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah berubahnya alat peraga kampanye (algaka) yang telah disebarkan. Hal ini terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menanggapi hal ini, Rendi Susiswo Ismail, bacalon DPD RI daerah pemilihan (dapil) Kaltim, mengaku hanya bisa pasrah. Sebab, aturan ini merupakan ketetapan dari pusat. “Saya kira ini konsekuensi logis dari proses politik,” katanya, saat diwawancara media ini di Kantor KPU Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, beberapa waktu lalu.
“Dalam proses politik, kadang-kadang ada dinamika yang tidak bisa diperkirakan, tetapi secara keseluruhan tidak ada masalah. Kita ikuti aturan,” timpal tokoh pendidikan Benua Etam itu.
Rendi Susiswo Ismail sendiri mengaku, perubahan ini juga berdampak padanya. Jika sebelumnya dia berada di nomor urut 16, kini dia menempati nomor urut 15 dalam kertas suara bacalon DPD RI dapil Kaltim.
Dia menjelaskan, penetapan nomor urut 16 itu terjadi sebelum Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT). “Masih ada waktu sekitar 4 bulan lagi untuk mensosialisaiskan kepada masyarakat mengenai perubahan nomor urut ini,” ujarnya.
Disamping itu, Rendi Susiswo Ismail mengungkapkan, dampak perubahan nomor urut ini sejatinya tak hanya dirasakan olehnya. Sejumlah bacalon DPD RI dapil Kaltim lain juga mengalami perubahan nomor urut. “Hampir semua berubah, terutama teman-teman yang berada di nomor urut 8 sampai 21,” jelasnya.
TETAP FOKUS MAJUKAN PENDIDIKAN LOKAL
Dalam perubahan nomor urut ini, Rendi Susiswo Ismail mengaku tetap fokus pada tujuan utamanya maju sebagai bacalon DPD RI, yakni untuk memajukan pendidikan di Benua Etam. Menurutnya, mantan Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) ini menyampaikan, bahwa secara tugas, pokok, dan fungsi, posisi DPD RI memang tidak memiliki kewenangan yang besar seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun demikian, posisi politik anggota DPD RI amat sangat strategis guna mempengaruhi berbagai macam regulasi, keputusan, serta kebijakan di Pemerintah Pusat.
“Semua harus berpihak kepada kepentingan daerah. Hal ini juga menjadi misi saya untuk memperkuat posisi politik Kaltim melalui wakil-wakilnya di Senayan,” ucapnya.
Baginya, ketetapan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN), juga ikut mempengaruhi misinya sebagai bakal calon anggota DPD RI. Partisipasinya Rendi dalam kontestasi pemilihan calon senator ini dengan harapan Kaltim bisa optimal melaksanakan pembangunan yang orientasinya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam.
“Program-program lain banyak. Saya telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi prioritas kedepan. Seperti pendidikan, sektor dan bidang lain seperti UMKM. itu akan menjadi perhatian dan diperjuangkan ditingkat pusat,” bebernya.
Terkhusus soal pendidikan hari ini di Kaltim, lanjut Rendi, perlu upaya serius guna meningkatkan kualitas dan mutu agar tidak kalah bersaing dengan daerah lain.
IKN di Kaltim, justru mendorong Bumi Mulawarman harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan mutu yang baik, tentunya juga dalam hal kompetensi. “Ini hanya bisa dilakukan jika regulasinya bisa memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk meningkatkan SDM,” sambungnya.
Rendi pun juga sadar, institusi pendidikan di Kaltim terkini belum mencapai apa yang diharap. Maka dari itu output dari penyelanggaran pendidikan masih dipertanyakan. Misalnya, IKN, perlu SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang tidak biasa.
Harus diakui dari sekian banyak peluang, belum ada satupun yang bisa diambil, setidaknya untuk memenuhi dasar pertimbangan Badan Otorita IKN merektrut tenaga SDM lokal.
Diskusi akan diambil oleh para pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik, baik di Kaltim maupun di pusat. Cara-cara ini dilakukan agar ruang kebijakan rencana maksimal bisa dilakukan untuk sektor pendidikan.
“Jika hal tersebut dilakukan, kita secara formal tidak hanya sejajar dengan daerah lain, pastinya bisa ads lompatan yang membuat kita justru berkompetisi di tingkat global,” pungkas Rendi Susiswo Ismail. (*)
