AdvDPRD PPU

Sujiati Prihatin Jatah Pupuk Subsidi Terus Turun

DPRD
Sujiati, Wakil Komisi II DPRD PPU teguh | Timur Media | Referensi Baru

 

TimurMedia, Penajam –  Jatah pupuk subsidi dari Pemerintah Pusat semakin turun, ditahun 2022 saja, pemerintah pusat hanya mengakomodir 30 persen dari usulkan pupuk subsidi yang diajukan pemerintah daerah. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hanya mendapatkan pupuk subsidi jenis urea hanya 3.873 ton, NPK 4.350 ton, SP36 522 ton, ZA 189 ton, organik granul 1.170 ton dan pupuk organik cair  650 liter.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Sejiati, menyoroti kuota pupuk subsidi yang dialokasikan Kementerian Pertanian (Kementan) karena terus mengalami penurunan.

“Kuota pupuk subsidi untuk PPU hampir tiap tahun berkurang. Jelas itu tidak memenuhi kebutuhan petani. Misalnya, dalam satu kelompok tani anggotanya ada 40 orang, dulu itu dapat semua. Ketika ada penurunan beberapa tahun lalu anggota kelompok yang dapat pupuk subsidi tinggal 30 orang, sekarang tinggal delapan orang yang dapat. Padahal kondisi yang dialami anggota kelompok tani kan sama. Kalau yang ada itu dibagi rata ke anggota kelompok, jelas tidak jadi apa-apa itu pupuk,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU Sujiati, Kamis, 24Maret 2022.

Jika jatah pupuk subsidi terus turun, menurut Sujiati, lebih baik pupuk subsidi dicabut. Pasalnya, pupuk subsidi yang sangat terbatas hanya akan menimbulkan masalah baru di kalangan petani. Pupuk subsidi yang didapatkan petani tidak memenuhi kebutuhan lahan tanaman padi mereka.

“Lebih baik pupuk subsidi dicabut saja. Kemudian anggaran subsidinya dialihkan untuk penanganan pasca panen. Misalnya, subsidi harga gabah. Sehingga harga gabah petani lebih mahal. Kalau harga gabah yang kering panen menembus Rp4.200 per kilogram, saya kira petani tidak masalah kalau tidak ada pupuk subsidi,” ujar Sujiati.

Sujiati berharap, pemerintah daerah turut serta menangani permasalahan yang kerap kali dihadapi petani pasca panen. Pasalnya, harga gabah terkadang dimainkan para tengkulak.

“Seharusnya pemerintah daerah membuat lumbung pangan daerah. Ketika masa panen, petani tidak kesulitan memasarkan gabahnya dengan harga stabil. Kondisi sekarang kan, gabah PPU rata-rata dibeli tengkulak dari Banjarmasin. Gabahnya dibawa ke Banjarmasin, setelah dikonversi menjadi beras, kemudian dibawa lagi berasnya ke PPU untuk dijual,” pungkasnya. (Adv/TH)

 

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button