Implementasi BPJS Gratis Tak Berjalan Mulus
Reporter : Taufik Hidayat | Editor : Faisal
TIMUR MEDIA – Wali Kota Balikpapan, mempunyai beberapa protram prioritas salah satunya yakni BPJS gratis untuk kelas III dan telah berjalan sejak awal bulan Oktober hingga Desember 2021 mendatang.
Hal demikian telah disepakati oleh Parlemen Balikpapan dan Pemkot untuk mengalokasikan Rp18 miliar guna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2021. Juga telah diperkuat dengan Peraturan Wali (Perwali) Kota nomor 26 tahun 2021. Kamis, 14/10/2021.
Sayangnya, dalam realita masyarakat program yang menjadi prioritas untuk warga kelas bawah itu tidak berjalan mulus. Sebab banyak yang mengeluhkan karena terus menerus mendapat notifikasi agar membayar iuran. Sementara jika tidak direspon pemberitahuan itu juga tertera peringatan akan ada denda hingga ancaman pemutusan manfaat dari BPJS Kesehatan tersebut. Ini beberkan oleh Anggota Komisi II Parlemen Balikpapan, Syukri Wahid.
“Ada yang mengadu kesaya, mereka yang mandiri tetapi terdaftar auto debit tanggal 5 sudah ada notifikasi harus membayar pada tanggal 10. Juga ada notifikasi lagi harus membayar, kalau tidak membayar maka akan didenda. Padahal APBD sudah telah disiiapkan untuk membayarkan.” Ujarnya.
Syukri pun mengungkapkan problem ini harusnya tidak terjadi dan akhirnya terjadi keresahan di lingkaran masyarakat.
“Jangan sampai warga di prank, Oktober sudah mulai ternyata verifikasi belum dan akhirnya ada yang tidak membayar serta BPJS mengenakan denda.” Tuturnya.
Ia turut mengimbau bagi warga yang mendapat notifikasi pembayaran BPJS Kelas III agar segera mengirimkan buktinya. Selain itu bagi yang telah terlanjur membayar karena takut didenda maka akan dikembalikan dananya oleh pihak pemerintah.
“Jangan sampai Wali Kota sudah berjanji akan membayarkan tiba-tiba di lapangan ada problem seperti ini,” kata Syukri.
Ia juga nantinya akan memanggil pihak BPJS untuk Mengklarifikasi dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
“Saya sebagai Parlemen punya fungsi pengawasan, akan meminta Ketua Parlemen untuk menggelar rapat guna mengimplementasi program ini.” Tutupnya.
