DPRD PPU Paripurnakan Penyampaian LKPj Tahun 2020
TIMURMEDIA – Dewan perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pememerintah Kabupaten PPU Tahun 2020 pada Selasa (30/3) di Gedung Paripurna DPRD. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi dihadiri Wakib Bupati PPU Hamdam, serta Kepala OPD dan sejumlah tamu undangan.
Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi mengatakan, LKPj penggunaan anggaran tahun 2020 tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk dikaji terlebih dahulu. Ditekankannya, setelah mengkaji LKPj tersebut DPRD akan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah.
“Kami akan menilai kinerja pemerintah tahun angagan 2021, apakah realisasinya sesuai dengan visi misi bupati atau tidak,” kata Jhon Kenedi.
“Kemudian terkait dengan kajian hasil dari realisasi anggaran tersebut akan DPRD rekomendasilan pada Rapat Paripurna selanjutnya, untuk menjadi bahan masukan ke pemerintah dalam penyusunan program baik untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” tambah politis Partai Demokrat itu.
Sementara itu, Wakil Bupati PPU Hamdam mengungkapkan, Pemerintah mempertanggungjawaban mengenai akuntabilitas keuangan. Kebijakan umum anggaran yang dilaksanakan selama ini berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Ruang lingkup sistematika penyusunan LKPJ ini menjelaskan tentang kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan tugas pembantuan. Yang mana penyusunannya berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025.
Oleh karenanya lanjut dia, program dan kegiatan prioritas ditujukan untuk layanan umum yang meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, perdagangan dan sektor lainnya yang mampu mendorong perekonomian, dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Realisasi anggaran tahun lalu sebesar Rp 1,32 triliun dari target Rp 1,54 triliun. “Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 85,83 persen,” jelasnya. (TH/Adv)
