Wahyullah Bandung Dorong Bank Sampah Induk Diintervensi Pemerintah Kota
Wahyullah Bandung Dorong Bank Sampah Induk Diintervensi Pemerintah Kota
Balikpapan — Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalimantan Timur sekaligus Anggota DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mendorong Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat pengelolaan sampah melalui intervensi langsung terhadap Bank Sampah Induk. Menurutnya, tanpa peran pemerintah yang kuat, ratusan bank sampah di tingkat bawah berisiko hanya aktif di atas kertas.
Wahyullah menyebutkan, meskipun jumlah bank sampah di Balikpapan terbilang banyak, tingkat keaktifannya masih rendah. “Kita punya sekitar 210 bank sampah, tapi yang benar-benar berjalan konsisten hanya sebagian kecil. Ini menunjukkan sistemnya belum bekerja,” ujar Wahyullah.
Ia menilai, bank sampah unit di tingkat RT dan kelurahan tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan Bank Sampah Induk yang dikelola atau setidaknya diintervensi pemerintah sebagai pengendali sistem, penjamin pasar, sekaligus pembina teknis. “Bank sampah induk harus menjadi offtaker yang jelas. Tanpa itu, bank sampah unit mudah mati karena persoalan operasional,” katanya.
Wahyullah juga menekankan perlunya insentif atau stimulan bagi pengelola bank sampah unit. Selama ini, sebagian besar pengelola bekerja secara sukarela tanpa dukungan anggaran yang memadai. “Pengelola di RT adalah ujung tombak. Kalau tidak ada insentif, jangan berharap sistem ini bertahan lama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayalaksana, dalam keterangan pada Agustus 2025, menyampaikan bahwa pemerintah telah menargetkan pembentukan bank sampah secara masif hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. “Di kelurahan kita wajibkan membentuk enam bank sampah unit. Kalau dikalikan 34 kelurahan, maka ada sekitar 204 unit. Ditambah enam bank sampah induk di kecamatan, totalnya lebih kurang 210 bank sampah,” ujarnya. dikutip dari ibukotakini.com.
Namun, Wahyullah menilai, kebijakan kuantitatif tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kualitas dan keberlanjutan. Ia mengingatkan bahwa penambahan jumlah bank sampah tanpa dukungan anggaran, kelembagaan, dan insentif hanya akan melahirkan program seremonial. “Target jumlah penting, tapi yang lebih penting adalah keberlanjutan. Jangan sampai banyak bank sampah, tapi tidak hidup,” katanya.
Dari sisi kebijakan, Wahyullah mendorong agar penguatan Bank Sampah Induk, pemberian stimulan kepada bank sampah unit, serta pembentukan UPTD Persampahan dimasukkan secara tegas dalam perencanaan daerah dan APBD.
Ia juga menilai pengelolaan sampah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara profesional.
“Kalau dikelola serius, sampah bukan beban. Ia bisa menjadi solusi banjir, lingkungan, sekaligus peluang ekonomi bagi daerah,” ujar Wahyullah.
Red.
