Wabup PPU Dorong Sinkronisasi Pembangunan Daerah Penyangga dengan IKN
Timur Media, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Anggota Sub Wilayah Timur I dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Wali Kota Bontang, serta Bupati Paser. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kemenko 3, IKN, pada Jumat (21/11/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, yang menegaskan bahwa percepatan pembangunan IKN merupakan mandat konstitusional yang harus diiringi keterlibatan daerah penyangga. Ia menilai sinergi lintas daerah menjadi fondasi keberhasilan pembangunan nasional.
Menurut Tamsil, percepatan pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga konsolidasi kepentingan antara pusat dan daerah. Ia menyebut bahwa berbagai regulasi terkait akselerasi pembangunan IKN telah memberi landasan kuat bagi percepatan program di lapangan.
“Kedatangan kami ke sini membawa mandat konstitusi, membawa kepentingan daerah dalam tiap pembangunan nasional. Dengan terbitnya berbagai regulasi, termasuk Perpres percepatan pembangunan IKN, semakin jelas bahwa akselerasi pembangunan harus dioptimalisasi,” ujarnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara DPD RI, pemerintah daerah, dan Otorita IKN. Pada sesi ini, para kepala daerah peserta rapat memberikan berbagai perspektif mengenai kesiapan wilayah masing-masing dalam mendukung pembangunan ibu kota negara.
Wakil Bupati PPU Waris Muin memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan gambaran umum kesiapan PPU sebagai daerah inti penyangga IKN. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan daerah penyangga harus berjalan paralel dengan pembangunan IKN itu sendiri.
Menurut Waris Muin, sejumlah infrastruktur dasar di PPU masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ia menyoroti perlunya peningkatan layanan dasar demi memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung dari pembangunan IKN.
“Sejumlah infrastruktur dasar di PPU masih memerlukan perhatian pemerintah pusat. Layanan dasar harus diperkuat agar masyarakat kami benar-benar merasakan manfaat pembangunan IKN,” tegasnya.
Waris Muin menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten PPU terhadap agenda pembangunan nasional tersebut. Namun, ia menekankan bahwa dukungan itu harus dibarengi peningkatan kapasitas daerah, terutama pada aspek aksesibilitas, pelayanan publik, serta kebutuhan air bersih.
Ia juga menilai bahwa komunikasi antara daerah penyangga dengan pemerintah pusat perlu terus diperkuat. Hal ini dilakukan guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan.
“PPU mendukung penuh pembangunan IKN, tetapi dukungan itu harus diiringi penguatan kapasitas daerah. Aksesibilitas, layanan publik, hingga kebutuhan air bersih wajib dipastikan berjalan seimbang,” tandasnya. (ADV/No)
