DPRD Bontang

Peran DPRD Kota Bontang Mencari Solusi Membangun Gedung Uji Keur untuk PAD (1)

Mimpi Kota Bontang memiliki sarana dan prasarana gedung uji keur belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang tak sekadar mendesak. Mereka juga mencari solusi agar rencana ini terwujud untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TIMURMEDIA – Sejak 2017, wacana dan rencana pembangunan gedung uji keur di Kota Taman sebenarnya sudah mencuat. Pelopornya adalah Komisi III DPRD Kota Bontang.

Sayangnya, sejak 4 tahun terakhir, usulan ini tidak pernah menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang sendiri pernah mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan mimpi itu. Nilainya mencapai Rp 26 miliar. Rinciannya, Rp 21,5 miliar untuk keperluan gedung, dan Rp 4,7 miliar untuk fasilitas alat uji yang diperlukan.

Segala keperluan sudah masuk dalam daftar, mulai dari studi fisik, dokumen Izin Analisis Dampak Lalu Linta (Andalalin), gambar, hingga Detail Engineering Design (DED).

Pemkota Bontang mengklaim sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan, lokasinya di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, yang luasnya mencapai 1,5 hektare. Selain di sana, opsi lokasi pembangunan ada di Kelurahan Lhoktuan, Kecamatan Bontang Utara, dengan luas 0,8 hektare.

Jika terwujud, potensinya dipastikan sangat besar. Dari data yang dilansir Dishub Kota Bontang, ada sekira 6.600 kendaraan yang melakukan uji keur per tahun di Kota Taman. Satu kendaraan ditarif Rp 80 ribu. Jika dikalkulasi, PAD Kota per tahun dari sektor ini bisa menghasilkan Rp 528 juta.

Fai tn | Timur Media | Referensi Baru

Rapat terakhir antara Komisi III DPRD Kota Bontang bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang dan Dishub Kota Bontang, menyebut tahun depan anggaran untuk pembangunan gedung uji keur akan disiapkan. Bahkan jika rencana ini kembali menemui jalan buntu, Komisi III DPRD Kota Bontang mengusulkan agar pembangunan gedung uji keur menggunakan skema multiyears.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina, mengatakan, “Kalau tidak bisa dilakukan secara maksimal di 2022 karena anggaran terbatas,terapkan skema multiyears. Itu sangat bisa. Kita harus bangun ini, karena sangat mendesak. Ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Dalam skema multiyears itu, nantinya Pemkot Bontang harus mencari kontraktor yang bisa memenuhi dana pembangunan gedung dan fasilitas uji kir. Pembayarannya lantas dicicil. Bisa sampai 3 tahun. Selain skema multiyears, Komisi III DPRD Kota Bontang juga berencana menyambangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) untuk mencari bantuan anggaran dan solusi. “Pada prinsipnya kami berupaya agar uji keur ini bisa dilakukan di Kota Bontang. Makanya kami coba cari solusi. Utamanya soal penganggaran,” tandasnya.

Amir menegaskan, Pemkot Bontang tak lagi bisa menutup mata. Terlebih, para pengusaha angkutan transportasi sangat dirugikan karena harus ke Kota Samarinda untuk melakukan uji keur. “Jangan anggap ini sebelah mata,” pintanya. (fa/ads)

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button