Transmigrasi Bikin Kaltim Berpotensi Tambah Dapil
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, menyatakan dukungannya terhadap program transmigrasi yang digagas Pemerintah Pusat, termasuk di Paser. Menurutnya, program transmigrasi masih relevan sebagai strategi pemerataan penduduk sekaligus pemanfaatan lahan yang belum tergarap di Bumi Etam.
Ia menilai, jumlah penduduk Kaltim saat ini masih relatif sedikit, sehingga berdampak pada keterbatasan dapil dalam pemilu legislatif. “Jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa. Karena itu, kita hanya punya satu dapil. Berbeda dengan Kalimantan Selatan yang jumlah penduduknya sudah di atas 4 juta, sehingga memiliki dapil 1 dan 2,” kata Hasanuddin, Rabu (3/9/2025).
“Kalau ada program transmigrasi yang sesuai aturan dan bisa mengelola lahan tidur, saya kira itu langkah pemerintah yang baik,” tambahannya.
Hasanuddin juga menyoroti perbandingan keterwakilan Kaltim di parlemen dengan provinsi lain. Dia mencontohkan, Jabar memiliki 91 anggota DPR RI, sementara Kaltim hanya 8 orang.
“Kalau jumlah penduduk bertambah, tentu representasi Kaltim di DPR RI juga bisa meningkat. Ini penting untuk memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional,” jelasnya.
Meski begitu, Hasanuddin memahami adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap program transmigrasi. Hal itu bisa dipicu oleh rasa trauma masa lalu terkait persoalan lahan yang belum sepenuhnya dipahami.
“Kalau masyarakat tidak setuju, mungkin ada alasan historis atau pengalaman buruk sebelumnya. Itu perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah daerah agar program ini bisa diterima,” terangnya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, secara prinsip dirinya mendukung transmigrasi sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara transparan, sesuai aturan, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat lokal maupun para transmigran.
“Menurut saya, transmigrasi program yang bagus. Kaltim butuh pertambahan penduduk, bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi juga pembangunan ekonomi. Yang penting pelaksanaannya adil dan tidak merugikan warga lokal,” pungkasnya. (tm/adv)
