TKD Kaltim Dipangkas, Pelbagai Sektor Bakal Terganggu

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Kabar soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) berpeluang dipangkas 50 persen. Hingga kini, keputusan tersebut masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Pusat.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyatakan kebijakan tersebut bisa memberi tekanan besar pada fiskal daerah. Terutama kabupaten/kota yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas.

“Kalau di tingkat provinsi mungkin masih bisa bertahan, tapi yang paling terdampak adalah daerah kecil,” tegasnya, Rabu (10/9/2025) hari ini.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mencontohkan, salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kabupaten Maham Ulu (Mahulu). Sebab, APBD yang dimiliki tak sampai Rp2 triliun. “Jadi kalau DBH dipotong setengah, itu akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan di sana,” tegasnya.

Ekti Imanuel mengatakan, DBH selama ini merupakan sumber utama pendapatan Sebagian besar kabupaten/kota di Kaltim. Terutama di wilayah penghasil Sumber Daya Alam (SDA). Jika porsinya dipangkas, efek domino dipastikan akan terjadi. “Bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi juga pelayanan dasar dan belanja rutin pemerintahan bisa terganggu,” jelasnya.

Ia berharap, Pemerintah Pusat tidak gegabah mengambil keputusan. Ia menyarankan, sebaiknya dilakukan kajian lebih dalam untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi di daerah. “Bukan langsung memangkas begitu saja,” terangnya. (tm/adv)