Tiap Desa Dapat Rp 200 Juta, Ketua DPRD Kaltim Berkoordinasi dengan Pemprov
TIMURMEDIA, SAMARINDA– Penguatan ekonomi desa melalui inovasi dan pemanfaatan potensi lokal, jadi salah satu program prioritas Hasanuddin Mas’ud. Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) ini, usai dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Desa Bersatu Kaltim, di Puri Senyiur, Kota Samarinda, Minggu (10/8/2025) hari ini.
Kata politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu, penguatan ekonomi desa melalui inovasi dan pemanfaatan potensi lokal itu dimaksudkan agar tidak ada lagi ketergantungan dari bantuan luar. Makanya, ia menegaskan, rencana ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. “Setiap desa akan mendapat dukungan minimal Rp 200 juta,” katanya.
Hasanuddin Mas’ud menjelaskan, dukungan tersebut akan disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kaltim. Bahkan, dia menyatakan, dukungan itu akan ditambah dengan program senilai Rp 1 miliar dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa, Red.) di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata” ujarnya. “Produk unggulan desa harus masuk pasar nasional dan regional lewat pameran serta digital marketing. Kami akan fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan akses modal dengan bunga 0% dari Jamkrida,” timpal Hasanuddin Mas’ud.
Sebagai informasi, pelantikan pengurus DPW Desa Bersatu Kaltim ini juga dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Yulianus Henock Samual. Pelantikan ini menjadi puncak dari Musyawarah Daerah (Musda) I DPW Desa Bersatu Kaltim yang digelar Sabtu (9/8/2025) kemarin.
Sementara itu, dukungan terhadap Hasanuddin Mas;ud sebagai Ketua DPW Desa Bersatu Kaltim ini, datang dari sejumlah asosiasi desa. Seperti Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI), Persatuan Rakyat Desa (PARADE) Nusantara, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). (tm/adv)
