Stunting di Kaltim Masih Jadi Sorotan DPRD Kaltim

TIMURMEDIA, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Yenni Eviliana mengingatkan OTT yang dilakukan oleh KPK harus dijadikan pelajaran bagi perangkat pemerintahan daerah untuk sadar hukum dan lebih berhati-hati mengelola anggaran.

“Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” katanya.

Yenni mengatakan segala antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah, sistem pemerintahan, dan sebagainya bertujuan mencegah praktik KKN sudah seringkali disampaikan.

“Semua pranata dan perangkatnya, sistemnya, sudah ada. Semuga pihak tinggal mengikuti sistem yang sudah ada. Tujuannya, tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, termasuk korupsi,” ujarnya.

Politisi PKB itu merasa prihatin kepada para pejabat yang seharusnya memahami aturan main penggunaan anggaran, berikut dampak hukum yang diterima jika melakukan penyelewengan.

“Padahal, kalau kita lihat, Kaltim itu kaya. Potensi sumber daya alamnya besar. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Yenni.

DPRD, menurutnya, akan selalu mendukung penuh upaya KPK dalam memberantas korupsi, serta mengimbau kepada masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi korupsi di lingkungan mereka.

“Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari korupsi,” ujarnya. (tm/adv)