Soal Pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim: Jangan Sampai Semua Diambil Provinsi
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas direalisasikannya program pendidikan Gratispol. “Kami menyambut baik perhatian pemprov,” katanya, saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E, Lantai 1, Kantor DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025) kemarin.
Kendati begitu, realisasi program Gratispol ini juga perlu diperhatikan dengan baik. Terutama oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim untuk melakukan kajian dan komunikasi intens. Terutama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di seluruh Kaltim.
“Tinggal nanti Biro Kesra melakukan kajian dan komunikasi, mana yang menjadi ruang kabupaten dan kota, serta mana yang kewenangan provinsi,” terangnya. “Jangan sampai semua diambil provinsi, karena kesannya bisa kurang baik,” timpal politisi Partai Demokrat ini.
Agus Aras menguraikan, pentingnya pemerataan layanan pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Sebab baginya, masyarakat di tempat itu harus mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan yang setara dengan wilayah lain.
“Yang terpenting, kita harus mendorong agar wilayah 3T betul-betul mendapatkan protokol yang sama dalam hal pelayanan pendidikan,” jelasnya.
Disamping itu, Agus Aras menilai, koordinasi yang baik antara pemprov dan pembak serta pemkot menjadi kunci pengelolaan pendidikan di lebih terarah dan efektif.
“Dengan pengaturan kewenangan yang jelas, diharapkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dapat meningkat dan kesenjangan antara pendidikan di kota dan pelosok Kaltim dapat diminimalkan,” tutupnya. (tm/adv)
