Soal Pemotongan Beasiswa Kukar Idaman, Komisi I: Ada yang Harus Dikorbankan
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Pengurangan anggaran pasti memiliki konsekuensi. Demikian kata Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin, saat menanggapi kisruh Beasiswa Kukar Idaman.
“Beberapa program bisa saja ditunda atau bahkan dipotong untuk mengamankan belanja yang sifatnya wajib, seperti gaji pegawai dan program pelayanan dasar,” ungkapnya, saat diwawancara usai Rapat Paripurna ke-30 di DPRD Kaltim, Jumat (15/8/2025) kemarin.
Ia menyatakan, teknis pengaturan anggaran merupakan ranah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Makanya, sebagai legislator di DPRD Kaltim, Salehuddin hanya bisa mendorong evaluasi dan pengalihan pos pembiayaan dari program yang bisa ditunda ke program Beasiswa Kukar Idaman.
“Ini program yang sangat menyentuh masyarakat. Kalau bisa, tetap dijalankan seperti awal,” pintanya.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyatakan, Pemkab Kukar, terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, harus mampu mencari solusi anggaran agar Beasiswa Kukar Idaman tetap berjalan.
“Kalau Pemkab Kukar mau memprioritaskan, tentu ada yang harus dikorbankan. Bisa dari volume penerima, atau program lain yang dipangkas,” ujarnya.
Salehuddin menegaskan, Beasiswa Kukar Idaman memiliki dampak langsung bagi mahasiswa dan pelajar di Kukar. Itu sebabnya, program ini penting untuk dipertahankan.
“Harapan kami di Komisi I DPRD Kaltim, pemberian beasiswa tetap sesuai skenario awal jumlah penerima dan besaran yang diterima tidak berubah,” tutupnya. (tm/adv)
