Soal MBG, Politisi PKS Kaltim Tegaskan Makanan di Sekolah Justru Lebih Representatif
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengusulkan agar pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih baik jika dialihkan ke sekolah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah berkepanjangan seiring terjadinya kasus keracunan siswa usai menyantap hidangan dari program tersebut.
Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, jika kebijakan itu dilakukan, maka tak sekadar akan meningkatkan kualitas hidangan yang disiapkan. Tetapi juga membentuk pola pengelolaan mandiri dan membuka ruang akuntabilitas.
“Setiap sekolah bisa menyusun SPj (Surat Pertanggungjawaban, Red.) sendiri atas penggunaan anggaran, sehingga pengawasan lebih mudah dilakukan,” ungkapnya, saat ditemui di DPRD Kaltim, belum lama ini.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Kaltim ini, sudah ada laporan yang menunjukkan kualitas menu MBG kalah dibandingkan dengan makanan sekolah. Bahkan hal tersebut lebih dulu dirasakan sebelum program ini dijalankan.
“Dari temuan di lapangan, justru sebelum ada MBG, makanan yang disediakan sekolah lebih representatif. Artinya, perlu koreksi serius agar program ini tidak sekadar formalitas,” ujarnya.
“Nanti kalau sekolah hanya menerima makanan dari pihak luar, ada risiko menu yang diberikan tidak sesuai harapan. Apalagi kalau penyedia jasa hanya mengejar keuntungan,” imbuh Agusriansyah Ridwan.
Ia menekankan, MBG tetap merupakan program strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia. Namun untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah pusat dan daerah diminta mempertimbangkan opsi pelibatan sekolah secara lebih aktif.
“Saya rasa program ini sangat baik, tapi harus dianalisis kembali dari sisi gizi, efektivitas pelayanan, dan kesesuaian kebutuhan tiap sekolah. Kalau itu bisa dijalankan, manfaatnya akan jauh lebih besar,” tandas Agusriansyah Ridwan. (tm/adv)
