Soal Dua Perusahaan Sawit di Kubar, Fadly Imawan: Ada Dampak yang Merugikan Masyarakat
TIMURMEDIA, SAMARINDA– Anggota Komisi IV Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, menyatakan kasus dua perusahaan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) –PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP)– jadi contoh penting bagaimana investasi di daerah seharusnya taat pada aturan yang berlaku.
“Kehadiran perusahaan sawit sangat diharapkan oleh masyarakat karena mampu menggerakkan perekonomian lokal. Tapi di Kubar itu justru timbul masalah. Ada dampak lingkungan yang merugikan masyarakat,” sebutnya, belm lama ini.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menganggap, kehadiran perusahaan-perusahaan ini semula pasti direspon positif masyarakat setempat. Namun karena lokasi pabrik yang berdekatan, sungai di sekitarna jadi tercemar. “Sehingga masyarakat jadi kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” bebernya.
Dari informasi yang diterima, PT HKI sebenarnya telah melakukan konsultasi public. Namun pelaksanaannya belum maksimal. Makanya, Komisi IV DPRD Kaltim menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap aktivitas usaha. Termasuk pelibatan warga dalam perencanaan dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.
“Komisi IV DPRD Kaltim juga mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah,” paparnya. “Hasil pemantauan lapangan kemarin tentu akan menjadi dasar sikap resmi Komisi IV DPRD Kaltim,” tambah Fadly Imawan.
Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (12/8/2025) lalu, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait operasional dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Kubar. Yakni PT BNP dan PT HKI. Sejumlah hal yang dibahas, justru jadi sorotan.
Mulai dari kelengkapan dokumen perizinan, jarak antar pabrik yang hanya sekitar satu kilometer, potensi krisis air saat musim kemarau, hingga risiko pencemaran limbah ke Sungai Bongan. Kekhawatiran juga mencuat terkait ketersediaan pasokan buah sawit dan potensi konflik sosial di masyarakat. (tm/adv)
