Silaturahmi Regional KAHMI Ditutup, Bupati PPU Ajak Alumni HMI Bangun Peradaban Bangsa
Timur Media, Penajam – Rangkaian Silaturahmi Regional Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali resmi berakhir pada Minggu malam (9/11/2025) di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara yang mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia Maju” ini menjadi momentum penting bagi para alumni HMI untuk memperkuat jejaring dan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Dr. Rifqinizami Karsayuda, para gubernur dari berbagai provinsi di Kalimantan dan Nusa Tenggara, serta pengurus KAHMI Nasional.
Mudyat Noor mengajak seluruh anggota dan alumni HMI untuk terus berperan aktif dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, KAHMI memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam memperkuat peradaban Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan.
“Kita sebagai bagian dari KAHMI memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Semoga KAHMI terus memberi manfaat dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam membangun peradaban bangsa, termasuk di Kabupaten PPU,” ujar Mudyat Noor.
Menurutnya perubahan besar yang sedang terjadi di Kalimantan seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah penyangga seperti Kabupaten Penajam Paser Utara.
“Dulu wilayah timur Indonesia sering tertinggal, tapi kini Kalimantan menjadi pusat pembangunan. Kami berharap pemerintah pusat terus memperhatikan PPU dan daerah sekitar, agar pembangunan berjalan merata,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan tahap kedua pembangunan IKN. Tahap ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif yang ditargetkan rampung pada tahun 2028.
“Perpres 79 Tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan prasarana legislatif dan yudikatif hingga tahun 2028. Saat itu, IKN ditargetkan akan dideklarasikan sebagai ibu kota politik Indonesia,” jelas Basuki.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebanyak 9.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipindahkan secara bertahap ke IKN hingga tahun 2028. Saat ini, sekitar 2.000 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga telah menempati kawasan tersebut sebagai bagian dari tahap awal perpindahan.
Basuki menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk KAHMI, dalam menjaga semangat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan bangsa. Ia berharap kolaborasi lintas elemen masyarakat dapat mempercepat terwujudnya IKN yang hijau, cerdas, dan inklusif.
“Kami bekerja dengan niat baik untuk membangun IKN. Mohon doa dan dukungan agar amanah ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Basuki. (ADV/NO)
