Sekda PPU: “Persoalan Keuangan Daerah Bukan Hanya Persoalan BKAD”
Timur Media, Penajam – Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Tohar secara resmi membuka kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Maxone Hotel Balikpapan pada Kamis, 17 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara berbagai SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tohar menekankan pentingnya rekonsiliasi sebagai upaya untuk menyamakan persepsi dan catatan antara berbagai bendahara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Ia menjelaskan bahwa rekonsiliasi melibatkan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta bendahara pembantu penerimaan dan pengeluaran, yang semuanya harus berfungsi secara harmonis untuk mencapai akurasi dalam laporan keuangan daerah.
“Tohar menegaskan bahwa persoalan keuangan daerah bukan hanya tanggung jawab Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Setiap SKPD memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diiringi dengan sosialisasi aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP). Tohar menyatakan bahwa penggunaan aplikasi ini memerlukan pengetahuan dan dukungan yang memadai dari seluruh SKPD.
“Aplikasi ATKP dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, tetapi semua itu akan sia-sia jika tidak didukung oleh pemahaman yang baik dari penggunanya,” tambahnya.
Tohar mengingatkan bahwa pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi ini sangat penting, terutama setelah sosialisasi sebelumnya yang diadakan pada 19 Februari lalu.
“Kita perlu memastikan bahwa semua pihak siap dan mampu menggunakan aplikasi ini dengan baik,” ujarnya,
Tohar mengajak seluruh SKPD untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap aplikasi akan mendukung kelancaran transaksi keuangan di daerah.
“Rekonsiliasi dan sosialisasi aplikasi ATKP ini merupakan langkah awal untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aparat pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan yang baik. Tohar optimis pengelolaan keuangan daerah PPU akan semakin baik ke depannya.
“Kita ingin semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang lebih baik,” harapnya. (ADV)
