Sekda PPU Ingin IKN Jadi Pasar Baru, Ekonomi Umat Harus Siap dari Hulu ke Hilir
Timur Media, Penajam – Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui penguatan sektor pangan dan energi. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) ke-2 Tahun 2025 bertema “Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi sebagai Pilar Ekonomi Umat Kalimantan Timur”, yang digelar di Aula Lantai I Kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada 7–9 November 2025.
Acara yang berlangsung selama tiga hari itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Sekretaris Jenderal MUI Pusat KH Dr. Emirsyah Tambunan, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid, dan Ketua MUI PPU KH Abu Hasan Mubarok. Turut hadir pula unsur Forkopimda, Wakil Ketua DPRD PPU Syahrudin M. Noor, serta para utusan MUI dari 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
KH Dr. Emirsyah Tambunan menyampaikan penghargaan tinggi kepada MUI Kalimantan Timur yang secara konsisten menjaga peran strategisnya dalam membangun ekonomi umat. Menurutnya, Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk mempertegas misi MUI dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Muslim di daerah.
“Ini bukan sekadar rapat koordinasi, tapi gerakan moral untuk menyiarkan dan menyadarkan umat agar mampu bangkit secara ekonomi. Tugas MUI bukan hanya melayani (khidmatul ummah), tapi juga melindungi (himayatul ummah) dan memperkuat umat (tarbiyatul ummah),” ujar Emirsyah.
Ia menegaskan, kepedulian sosial harus menjadi inti dari setiap langkah pemberdayaan ekonomi umat. MUI, katanya, tidak boleh hanya berbicara di tataran konsep, tetapi hadir nyata di tengah masyarakat. Ia menyoroti fakta bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal.
“Kalau masih ada umat kita yang tidak bisa makan, tidak bisa menyekolahkan anaknya, atau tidur di masjid karena tak punya rumah, maka itu tanggung jawab moral kita bersama. Kita wajib hadir untuk mereka,” tegasnya.
Emirsyah menilai penguatan kedaulatan pangan dan energi adalah strategi fundamental dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Kalimantan Timur, kata dia, memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap baik dari sisi sumber daya alam, pertanian, maupun energi terbarukan. Bila dikelola dengan sinergi antara MUI, pemerintah, dan masyarakat, potensi ini dapat menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan.
Sementara itu, Tohar mengapresiasi kepercayaan MUI Kaltim yang telah menunjuk Penajam Paser Utara sebagai tuan rumah kegiatan strategis ini. Ia menyebut, tema Rakor sangat relevan dengan kondisi global dan lokal, terutama dalam konteks ancaman krisis pangan dan kebutuhan penguatan ketahanan energi nasional.
“Kita belajar banyak dari krisis pangan global dua tahun lalu. Indonesia harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Dan tema Rakor ini sejalan dengan program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis serta pembangunan Ibu Kota Nusantara yang juga berada di Kalimantan Timur,” jelas Tohar.
Ia menilai, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membuka pasar baru bagi produk-produk pangan lokal. Karena itu, daerah-daerah penyangga seperti PPU dan sekitarnya harus siap menghadapi peluang sekaligus tantangan tersebut. Menurutnya, rantai pasok dan sistem produksi pangan lokal perlu diperkuat agar mampu bersaing dan menopang kebutuhan nasional.
“Kehadiran IKN membuka pangsa pasar baru. Tapi kita harus siap dari hulu ke hilir agar perekonomian umat benar-benar berdaya. Pengendalian inflasi daerah, stabilitas harga, dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci,” tambahnya. (ADV/No)
