Sebuah Ironi, 718 Bahasa, 200 Bahasa Daerah Hilang
Sebuah Ironi, 718 Bahasa, 200 Bahasa Daerah Hilang
Kalau kalian mengikuti akun ini, saya biasa menggunakan bahasa daerah. Tujuannya, agar tidak punah. Sebuah ironi, di negeri kita ini ada 718 bahasa, dan 200 bahasa daerah sudah hilang alias lenyap. Simak narasinya sambil seruput Koptagul di Dayang Resort Singkawang, wak!
Pagi tadi (28 April 2026) di Aula Walikota Singkawang, saya ikut seminar Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) Melayu Sambas. Pembicaranya, Hafidz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Ia mengungkap fakta, Indonesia punya 718 bahasa daerah. Angka yang kalau dijadikan koleksi NFT, mungkin sudah bikin kita jadi sultan linguistik dunia. Tapi tunggu dulu. Jangan keburu bangga sambil update status “proud to be Indonesian” karena hampir 200 bahasa itu sudah lenyap dalam 30 tahun terakhir. Hilang. Raib.
Menurut UNESCO, setiap dua minggu satu bahasa di dunia mati. Lalu, kita? Bukannya panik, kita malah sibuk debat di komentar, “Which is better, English or broken English?” Sementara bahasa ibu kita pelan-pelan pamit tanpa sempat bilang “see you again.”
Data Long Form SP2020 makin bikin kita ingin ketawa sambil nangis. Penggunaan bahasa daerah di keluarga makin turun. Transmisi antargenerasi putus, seperti sinyal WiFi di warung kopi saat hujan deras. Generasi muda? Makin muda, makin jarang pakai bahasa daerah. Di rumah, bukannya dengar “makanlah nak,” yang ada “guys, aku lagi no mood makan.” Ini bukan kemajuan, ini plot twist identitas.
Indeks Pembangunan Kebahasaan Indonesia tahun 2024 ada di angka 49,72 dari 100. Itu bukan nilai, itu kode keras dari semesta. “Kalian ini sebenarnya bisa, cuma kebanyakan rebahan.” Dimensi pengembangan bahasa dan sastra cuma 32,73. Ini bukan lagi di bawah standar, sudah di bawah ekspektasi mantan. Karya kebahasaan terpublikasi 33,41 persen, pertumbuhan karya sastra 48,82 persen. Setengah-setengah. Seperti niat diet tiap Senin.
Masih ada harapan? Katanya sih ada. Sebanyak 71,03 persen remaja masih pakai bahasa daerah di lingkungan sosial. Tapi jangan dulu selebrasi pakai drum band. Angka itu pelan-pelan terkikis oleh globalisasi, kawin campur, dan fenomena “English biar keliatan intelek,” padahal grammar-nya juga sering berdarah-darah.
Badan Bahasa sudah memetakan 113 bahasa daerah. Hasilnya? Banyak yang statusnya kritis, terutama di Papua (428 bahasa), Maluku (78), dan NTT (72). Kalimantan punya 54, Sulawesi 57, Jawa-Bali cuma 5 karena masih “aman.” Tapi aman itu relatif. Bahasa Jawa saja sekarang mulai kalah pamor sama bahasa TikTok, “anjay, valid, relate banget.” Dulu petuah bijak, sekarang kalah sama sound viral.
Pemerintah tidak tinggal diam. Ada program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD). Pada 2021 mulai dari 5 bahasa, 2022 jadi 39, 2023 naik 72, 2024 jadi 114, 2025 jadi 120. Target 2026, 125 bahasa. Progresnya keren, grafiknya naik terus. Tapi mari jujur, dari 718 bahasa, ini masih seperti nyiram tanaman pakai pipet di tengah kemarau.
Ada juga Festival Tunas Bahasa Ibu. Lombanya keren, mendongeng, puisi, komedi tunggal, pidato. Pemenangnya masuk Sistem Manajemen Talenta Nasional. Keren? Iya. Tapi di luar panggung, masih ada anak muda yang bertanya, “Ngapain belajar bahasa daerah?” Pertanyaan polos yang efeknya bisa seperti tombol delete massal.
Padahal regulasi sudah lengkap. Ada UU Nomor 24 Tahun 2009, PP 57 Tahun 2014, sampai perda di beberapa daerah. Tapi ya itu, regulasi tanpa praktik itu seperti gym membership tanpa pernah datang. Niatnya ada, hasilnya nol besar.
Sebelum semua fakta ini menghantam kesadaran, Asmadi, Kadis Pendidikan Singkawang sempat meminta semua hadirin berdiri. Saya pun berdiri, mungkin sambil mikir, “Ini mau senam atau revolusi?” Lalu ia memimpin Tri Gatra Bangun Bahasa. Pertama, utamakan bahasa Indonesia. Kedua, lestarikan bahasa daerah. Ketiga, kuasai bahasa asing. Tiga kalimat sakti yang sering kita hafal, tapi jarang kita pakai kecuali saat upacara atau lomba.
Di akhir, semua mengangkat tangan, membentuk huruf L, dan berkata, “Salam Literasi.” Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya itu alarm halus. Kalau kita masih malas pakai bahasa daerah, jangan kaget kalau suatu hari nanti kita cuma bisa mengenangnya lewat caption, “RIP bahasa nenek.”
Pada akhirnya, bahasa tidak akan punah karena kurang undang-undang. Bahasa punah karena kita terlalu sibuk jadi orang lain. Kalau tren ini lanjut, mungkin suatu hari nanti kita akan fasih berbahasa Inggris… untuk menjelaskan kenapa bahasa kita sendiri sudah tidak ada.
Oh..ya, lupa. Saya hadir di momen itu sebagai penelaah karya para penterjemah. Saya pun bingung, sejak kapan profesi baru itu saya sandang. Tapi, saya ucapkan terima buat Balai Bahasa Kalbar memberikan kepercayaan untuk ikut menyusun Bahan Ajar Mendongeng Bahasa Sambas.
Teks foto: Hafidz Muksin (pakai tanjak) bersama Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie, usai teken MoU revitalisasi bahasa daerah.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
