DPRD Bontang

Rusli Kritik PHK Sepihak PT CSM Bontang

TIMUR MEDIA – Komisi I DPRD Bontang mengkritik adanya dugaan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT Citra Setiawan Mandiri. Karena itu, Komisi I DPRD Bontang langsung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin 8 Maret 2021.

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi I DPRD Bontang, Rusli, mempertanyakan adanya dugaan pemutusan kontrak kerja terhadap 21 pekerja Cleaning Service (CS) secara sepihak.

Rusli menyatakan, PHK tersebut hanya berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh PT. Citra Setiawan Mandiri (CSM). Sementara evaluasi tersebut hanya dilakukan dalam waktu satu bulan dan cenderung subjektif.

Menurut Rusli, seharusnya PT CSM melakukan peringatan atas kinerja berdasarkan evaluasi tersebut sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja pada pegawainya.

Aturan menyebutkan, perusahaan seharusnya memberikan peringatan ketika ada pekerja yang melakukan kesalahan. Peringatan diberikan melalui Surat Peringatan (SP), SP pertama berupa teguran, SP kedua berupa sanksi dan SP tiga berupa pemutusan hubungan kerja.

“Sebelum perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), harusnya ada peringatan yang diberikan oleh PT. CSM. Tidak boleh secara sepihak saja. Bagaimana tidak di katakan subjektif, PT. CSM saja tidak menjalankan kaidah-kaidah dalam pembuatan Surat peringatan, Nah ini mereka tidak membuat dan langsung memutuskan hubungan kerja begitu saja,” ujar Rusli.

Rusli menambahkan bahwa ketika perusahaan sudah menjalankan evaluasi, mereka menganggap ada beberapa karyawan yang menyelewengkan kewajiban. Tetapi pekerja juga mengakuinya bekerja secara profesional.

“Setelah evaluasi yang seharusnya perusahaan penyedia jasa ini memanggil oknum yang tidak profesional, yang diberikan,” ujar Rusli.

Selanjutnya untuk pekerja yang membebaskan 9 orang tadi harus tetap terjaga karena mereka sesuai dengan tugas dan pokok mereka tidak boleh diPHK.

“Jika dalam hasil evaluasi ternyata ada 9 orang yang ikut serta dalam PHK di tempat kerja yang bagus, pihak yang menyediakan jasa pekerjaan PT. CSM harus kembali bersama mereka kempali,” ujar Rusli.

Komisi I DPRD Bontang mendorong agar eks pekerja dan perusahaan kembali duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Dalam proses rekonsiliasi turut melibatkan Dinas Ketenagakerjaan. Menurut Rusli, Disnaker wajib tegas menyikapi persoalan tersebut.

“Disnaker harus tegas sesuai aturan yang ada,” ujar Rusli. (ADV)

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button