DPRD Bontang

Raperda Pemkot Diinterupsi, DPRD Kota Bontang Ingatkan Regulasi yang Mandul

TIMURMEDIA – Rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dihujani insterupsi oleh para legislator Kota Taman.

Pasalnya, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemkot Bontang, dianggap tidak eksplisit.

Awalnya, rapat kerja eksekutif dan legislatif ini dibuka Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Masing-masing fraksi kemuian dipersilahkan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap 5 Raperda yang diusulkan Pemkot Bontang.

“Kami persilahkan fraksi Golkar (Partai Golongan Karya, Red.) dan Nasdem (Partai Nasional Demokrat, Red.) untuk menyampaikan pandangan umumnya,” ucap Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Setelah Fraksi Partai Golkar-Nasdem, disusul empat fraksi lainnya. Yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)-Persatuan Perjuangan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)-Partai Berkarya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Fraksi Partai Amanat Nasional (APN)-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Rapat kerja kemudian berlanjut dengan penyampaian pendapat 6 Raperda dari DPRD Kota Bontang oleh Walikota Bontang, Basri Rase.

Meski demikian, sebelum rapat berakhir, Walikota Bontang Basri Rase dihujani interupsi. Salahsatunya dari Wakil Ketua DPRD Kota Bontang, Agus Haris.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan agar Raperda yang akan dibentuk menjadi Perda tidak lagi mandul alias tidak berjalan sebagaimana fungsinya. “Jangan bikin Perda kalau tidak dijalankan,” tegasnya. (fa/ads)

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button