Rampungkan Rumah Adat Butuh Tambahan Anggaran Rp20 Miliar

Timur Media, Penajam – Penyelesaian pembangunan rumah adat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih membutuhkan dukungan anggaran besar. Setelah dimulai sejak 2014, progres pembangunan fasilitas kebudayaan tersebut diperkirakan baru mencapai 30 persen dan masih memerlukan tambahan dana sekitar Rp20 miliar.
Keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam menuntaskan pembangunan fasilitas yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas seni dan kebudayaan masyarakat Benuo Taka tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Safwana, mengatakan pemerintah daerah terus mengupayakan sumber pendanaan agar pembangunan rumah adat dapat dilanjutkan hingga selesai.
“Ini paling 30 persen. Masih ada sekitar Rp20 miliar lagi untuk kita selesaikan pembangunan ini,” ungkap Safwana.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengajukan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut ditempuh untuk membuka peluang dukungan anggaran sehingga pekerjaan yang belum terselesaikan dapat dilanjutkan.
Pemkab PPU berharap salah satu kementerian terkait dapat mengakomodasi usulan tersebut. Dengan adanya dukungan pendanaan, penyelesaian pembangunan rumah adat diharapkan tidak terus tertunda dan fasilitasnya bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
Safwana menjelaskan, rumah adat memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelestarian kebudayaan daerah. Keberadaan fasilitas tersebut nantinya diharapkan menjadi ruang representatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan seni, tradisi, dan ekspresi budaya lokal.
“Kalau sudah tuntas, tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Penajam ini bisa kita adakan di sini,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian rumah adat juga akan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah maupun komunitas budaya untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan. Dengan fasilitas yang memadai, berbagai agenda pelestarian tradisi dan pengembangan seni daerah dapat dipusatkan di satu kawasan.
Karena itu, Disbudpar PPU terus mendorong agar kebutuhan anggaran penyelesaian pembangunan tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. Dukungan lintas pemerintah dinilai penting untuk memastikan fasilitas kebudayaan yang telah dirintis sejak 2014 itu dapat segera dituntaskan.
Pemkab PPU berharap rumah adat tersebut nantinya tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga berfungsi sebagai pusat aktivitas kebudayaan yang mampu menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. (ADV)