Proyeksi APBD Turun Drastis, Ini Respons BKAD soal Wacana Pemotongan TPP

Timur Media, Penajam – Wacana pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat seiring proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diperkirakan menurun signifikan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi mengenai pengurangan TPP. Namun ia tidak menampik adanya potensi penyesuaian anggaran jika melihat kondisi ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.

“Tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian. Tapi sampai sekarang belum ada pembahasan resmi ke arah itu,” jelas Muhajir, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa belanja pegawai PPU setiap tahun mencapai lebih dari Rp780 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembayaran gaji, tunjangan ASN, belanja kepala daerah dan wakilnya, legislatif, hingga pegawai PJLP atau tenaga harian lepas.

Sementara itu, proyeksi APBD PPU pada 2026 hanya sekitar Rp1,4 triliun, atau merosot tajam dibandingkan APBD 2025 yang masih di angka Rp2,41 triliun. Penurunan hampir separuh ini membuat ruang gerak fiskal daerah sangat terbatas.

Dengan kondisi demikian, sebagian besar anggaran 2026 dipastikan akan terserap untuk belanja pegawai. Situasi ini juga berpotensi menyebabkan penundaan atau pengurangan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang sebelumnya direncanakan. Meski begitu, Muhajir menegaskan bahwa pemenuhan hak pegawai tetap akan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Hal-hal terkait hak pegawai tetap harus menjadi prioritas utama,” ujarnya. (ADV/No)