Proyeksi APBD Kaltim Tahun Depan Turun Rp2 Triliun
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, digelar Selasa (2/9/2025) kemarin di Gedung E, Lantai 1, Kantor DPRD Kaltim.
Agenda utama dari rapat kerja ini adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk menentukan arah kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Menurut Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, rapat kerja ini tak sekadar membahas proyeksi APBD dalam penyusunan KUA-PPAS TA 2026. Tetapi sekaligus merumuskan strategi keuangan Kaltim menghadapi tantangan fiskal.
Ia menyatakan, penurunan proyeksi APBD Kaltim harus direspons dengan langkah strategis. “Kalau APBD 2025 mencapai sekitar Rp20 triliun, maka untuk 2026 kemungkinan diproyeksikan sebesar Rp18 triliun,” jelasnya.
“Penyusutan ini dipicu oleh berkurangnya DBH (Dana Bagi Hasil, Red.) Migas (Minyak Bumi dan Gas, Red.) serta kebijakan opsen pajak daerah,” timpal politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Bagi Hasanuddin Mas’ud, melihat proyeksi APBD 2026 yang menurun, maka DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera menyusun strategi keuangan. “Intinya harus lebih efisien, serta fokus kepada pembangunan prioritas dan pengembangan sektor hilirisasi,” terangnya.
“Hal penting yang harus diingat, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat jalannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” imbuh Hasanuddin Mas’ud. (tm/adv)
