Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Keracunan Massal, Maladministrasi, dan Risiko Korupsi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Keracunan Massal, Maladministrasi, dan Risiko Korupsi
TIMUR MEDIA – Balikpapan, 28 Februari 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah terus menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk lembaga independen dan survei publik.
Data dari BBC News Indonesia mencatat bahwa sepanjang Januari 2026 saja, terdapat 1.929 kasus keracunan massal yang menimpa siswa setelah mengonsumsi menu MBG, dengan kumulatif kasus sejak 2025 mencapai lebih dari 21.000 orang. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, NTT, dan NTB, sering kali menyebabkan ratusan siswa dirawat di rumah sakit dengan gejala mual, muntah, diare, hingga kejang.
BBC juga melaporkan bahwa kurang dari 30% dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat higiene sanitasi yang memadai, menjadi salah satu faktor utama penyebab keracunan berulang.
Ombudsman RI dalam laporan resminya (Oktober 2025, masih relevan hingga 2026) menemukan empat potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan MBG, yaitu penundaan berlarut, diskriminasi, ketidakkompetenan, dan penyimpangan prosedur, disertai delapan masalah utama seperti gap target vs realisasi, bahan baku tidak sesuai standar, serta pengawasan yang bersifat reaktif.
Lembaga kajian Nalar Institute dalam riset dan diskusi hasil penelitiannya (Februari 2026) menyoroti tata kelola lemah, termasuk monopoli dapur terselubung yang membuat keterlibatan UMKM sangat rendah (<10%), serta beban kerja pekerja MBG (mayoritas perempuan) yang rentan eksploitasi.
Survei Indikator Politik Indonesia (rilis 8 Februari 2026) menunjukkan bahwa meskipun 72,8% publik puas dengan program MBG secara umum, 61,7% responden menilai implementasinya tidak bersih dari praktik korupsi, dengan risiko konflik kepentingan di mitra dan pengadaan.Anggaran MBG untuk 2026 mencapai Rp335 triliun (dikelola BGN), dengan target 82,9 juta penerima, namun dikritik karena beban fiskal besar dan nutrisi yang belum sepenuhnya memenuhi standar harian anak.
Distribusi juga membebani guru dan sekolah, sementara distribusi makanan selama Ramadan menimbulkan risiko tambahan seperti penurunan kualitas akibat jeda waktu panjang.
Pemerintah melalui BGN menegaskan komitmen perbaikan, termasuk target nol keracunan dan sertifikasi higiene, namun data independen menunjukkan tantangan sistemik yang perlu penanganan mendesak agar program ini tidak membahayakan anak-anak dan membebani anggaran negara. (Ickur)
