Prabowo Harus Segera Ubah Arah; Menghindari Petaka Fiskal demi Masa Depan Indonesia
Prabowo Harus Segera Ubah Arah; Menghindari Petaka Fiskal demi Masa Depan Indonesia
“To avoid fiscal calamity, President Prabowo Subianto must change course.” — The Economist, Mei 2026
Kalimat pembuka tajam dari majalah internasional itu bukan sekadar provokasi media Barat. Ia adalah peringatan keras yang patut didengar oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia.
Warisan Stabil, Tekanan Baru
Presiden Prabowo Subianto mewarisi ekonomi yang relatif stabil pasca-Jokowi: defisit di bawah 3% PDB, rasio utang rendah, dan pertumbuhan yang konsisten meski tidak spektakuler. Namun, dalam waktu kurang dari dua tahun, tekanan fiskal mulai terasa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bernilai ratusan triliun (sekitar 11% anggaran 2026), koperasi desa, food estate, kenaikan gaji guru, dan berbagai inisiatif populis lainnya mendorong belanja negara naik tajam. Sementara itu, penerimaan pajak dan pendapatan negara sulit mengejar target di tengah rupiah yang melemah mendekati level krisis.
Sinyal Bahaya
Data kuartal I 2026 menunjukkan defisit APBN mencapai Rp240 triliun atau 0,93% PDB hanya dalam tiga bulan pertama. Belanja pemerintah melonjak, rupiah sempat menyentuh rekor terlemah, harga minyak global naik akibat ketegangan internasional, subsidi energi membengkak, dan investor mulai gelisah.
Ini bukan skenario hipotetis; ini realitas yang sedang berlangsung.
Ambisi vs Disiplin
Tidak bisa dipungkiri, program-program tersebut punya daya tarik. Makan siang gratis dapat mengurangi stunting, koperasi desa dan food estate bertujuan swasembada pangan, dan target pertumbuhan 8% terdengar menggairahkan. Namun, ambisi tanpa disiplin adalah resep bencana.
Sejarah mengingatkan: Prabowo sendiri menyaksikan krisis 1998 ketika rupiah ambruk dan Suharto jatuh. Mengulangi kesalahan yang sama hanya karena merasa “ini beda” adalah bentuk arogansi berbahaya.
Kritik yang Relevan
Kritik The Economist bukan sekadar anti-Prabowo. Ia menyoroti risiko struktural: belanja ekspansif tanpa peningkatan pendapatan memadai, ketergantungan pada utang, dan potensi pelanggaran batas defisit 3% PDB.
Jika dibiarkan, konsekuensinya jelas: inflasi impor, beban bunga utang membengkak, pelemahan rupiah lebih lanjut, dan pengurangan daya beli rakyat — justru mereka yang ingin dibantu lewat program sosial.
Jalan Keluar
Solusi realistis bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret:
1. Prioritaskan belanja: fokus pada gizi anak dan infrastruktur dasar, tunda program yang kurang mendesak.
2. Perkuat penerimaan: reformasi pajak, cegah kebocoran, dorong investasi swasta agar tidak hanya bergantung pada APBN.
3. Jaga kredibilitas: transparansi fiskal dan ruang kritik terbuka untuk menjaga kepercayaan pasar.
4. Belajar dari pengalaman: disiplin ala Sri Mulyani dengan prinsip “live within our means” harus jadi pedoman nyata, bukan slogan.
Indonesia bukan negara miskin. Kita punya sumber daya, bonus demografi, dan posisi strategis. Namun kekayaan itu bisa lenyap jika dikelola dengan boros dan emosional.
Prabowo punya mandat kuat dan latar belakang militer yang menghargai strategi jangka panjang. Saatnya gunakan itu untuk koreksi, bukan defensif berlebihan.
Mengubah arah bukan berarti mundur. Justru itu langkah bijak seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Jika tidak, “fiscal calamity” yang diperingatkan The Economist akan menjadi kenyataan pahit bagi seluruh rakyat Indonesia.
Waktunya bertindak, Pak Presiden — sebelum terlambat. (Ickur)
