PPU Terdampak Pemotongan Anggaran, Wabup Abdul Waris Minta Pembangunan Merata di IKN
Timur Media, Penajam – Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Waris Muin, menghadiri Rapat Koordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rangka Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Gedung Kemenko 3, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (19/11/2025). Kegiatan ini mempertemukan jajaran kementerian, Otorita IKN, serta pemerintah daerah untuk membahas perkembangan pembangunan IKN.
Rakor ini juga menjadi ajang bagi pemerintah daerah terdampak langsung, termasuk PPU, untuk menyampaikan masukan terkait pembangunan, terutama mengenai kondisi fiskal dan distribusi pembangunan yang masih belum merata.
Waris Muin menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal Kabupaten PPU yang terdampak pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa meskipun PPU menjadi daerah lokasi IKN, tidak semua wilayah merasakan dampak pembangunan secara merata.
“Kami di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sering dianggap berkembang pesat karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara. Namun realitanya tidak demikian. Yang tersentuh pembangunan hanya Kecamatan Sepaku, sementara tiga kecamatan lainnya sudah bertahun-tahun tidak tersentuh,” ujar Wabup Waris.
“Dari anggaran sekitar Rp2,6 triliun, dipotong 50% hingga tersisa Rp1,3 triliun. Sementara belanja pegawai saja mencapai sekitar Rp900 miliar. Belum termasuk kebutuhan infrastruktur, pembangunan, hingga program prioritas daerah,” tambahnya.
Waris Muin menegaskan bahwa posisi Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga IKN tidak otomatis membuat seluruh wilayah kabupaten menikmati dampak pembangunan. Banyak pihak di pusat beranggapan bahwa PPU berkembang pesat karena IKN, padahal masyarakat di tiga kecamatan lainnya tidak merasakannya.
Ia juga memberi gambaran bahwa dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, PPU kini menjadi daerah dengan kapasitas anggaran paling kecil. Hal ini menambah tantangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar dan pembangunan merata di Kabupaten PPU.
“Kami sudah menyampaikan hal ini ke berbagai kementerian, termasuk Bappenas. Harapan kami, keberadaan IKN tidak membuat PPU justru tertinggal,” tegasnya. (ADV/No)
