PPU Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Angka Stunting

Timur Media, Penajam – Hapuskan kemiskinan ekstrem dan juga kasus stunting di Kabupaten Penajam Paserutara (PPU). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitban) PPU menggelar Rapat Koordinasi di Aula Lantai III Setkab PPU, Rabu (05/04/23).

Kepala Bapelitbang Kab. PPU Drs. Tur Wahyu Sutrisno,  menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini dilaksanakan atas dasar Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang didalamnya terdapat amanat untuk menghapus kemiskinan ekstrem dengan target nol (0) persen pada tahun 2024.

“Tujuan adalah untuk menyamakan persepsi terkait perumusan data pusat, penerima manfaat program yang didasarkan pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” terangnya.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara Ir. H. Hamdam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Para Kepala OPD, Camat dan Stakeholder lainnya yang terlibat dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Tahun 2022, sehingga Angka Kemiskinan di Tahun 2022 mengalami penurunan 0,97 % menjadi 1,13 % % dari 2,10 % pada tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, angka Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, dari 27,3 % menjadi 21,8 %.

“Dengan capaian ini tidak serta merta membuat kita berpuas diri dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten PPU, mengingat target angka kemiskinan benua taka Tahun 2023 yaitu 1 % dan untuk Tahun 2024 angka kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Penajam Paser Utara ditargetkan menjadi 0% yang juga merupakan target Nasional,”ubfkap Hadam.

Lebih lanjut Hamdam menyampaikan bahwa permasalahan kemiskinan ini adalah aib bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Hamdam mengajak seluruh rekan-rekan OPD selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ini.

”Saya titip kepada rekan-rekan di kecamatan untuk optimalkan peran perangkat desa dan kelurahan, termasuk peran RT-nya, terutama dalam men-check atau memvalidasi kembali data real kemiskinan yang ada di desa dan kelurahan”, pungkasnya. (ADV) (Humas)

 

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button