Potongan DBH dari Pusat untuk Kaltim Tak Sesuai Prinsip Keadilan Fiskal
TIMURMEDIA, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi III Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, menyatakan potongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terlalu besar tidak sejalan dengan prinsip keadilan fiskal.
“Kaltim sebagai daerah penghasil semestinya mendapatkan porsi lebih agar mampu membiayai pembangunan sekaligus menutupi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan,” jelasnya, saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, belum lama ini.
Bagi politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, kontribusi batu bara dari Kaltim menjadi salah satu penopang utama pendapatan negara. Namun, manfaat langsung yang dirasakan masyarakat kerap tidak sebanding dengan besarnya kontribusi tersebut. “Saya menekankan pentingnya kebijakan khusus bagi daerah penghasil,” terangnya.
Akhmed Reza Fachlevi mendorong komunikasi yang lebih efektif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim dengan kementerian terkait. Tujuannya, tak lain agar kepentingan Kaltim benar-benar diperhatikan. “Kerja sama lintas fraksi dan dukungan dari anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Red.) asal Kaltim di Senayan juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar ini,” paparnya.
“Tujuan kita sederhana, bagaimana hasil sumber daya alam yang begitu besar di Kaltim bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan nyata. Itu yang terus kami perjuangkan,” imbuh Akhmed Reza Fachlevi.
Menurutnya, dengan memperoleh kebijakan fiskal yang lebih adil, Kaltim sebagai pemasok batu bara nasional benar-benar sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah. “Dari sisi DPRD, kami sudah menyampaikan hal tersebut kepada dinas-dinas terkait. Urgensinya akan terus kita dorong, karena jelas semua pihak memiliki kepentingan untuk daerah ini,” tutup Akhmed Reza Fachlevi. (tm/adv)
