PMII Bulungan Sambut Presiden Dengan Demonstrasi
Reporter : Taufik Hidayat | Editor : Faisal
TIMUR MEDIA- Kedatangan RI 1 yaitu bapak Presiden Joko Widodo di provinsi termuda se indonesia (Kalimantan Utara). Kedatangan Presiden dengan tujuan untuk menanam pohon manggrove di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung.
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu mendapat respon dari berbagai kalangan aktivis, kali ini PMII Cabang Bulungan Kalimantan Utara lalangsung berbicara dan mengeluarkan statemen yang berasal dari Ketua Umumnya yaitu sahabat Hillu Pangestu. Senin, 18/10/2021.
Kepada Timur, Hillu memaparkan bahwa sudah sepatutnya kedatangan Joko Widodo ke Kalimantan Utara harus mendapatkan evaluasi kembali, atas kinerjanya. Terutama kementerian-kementerian yang saat ini menjabat di kabinet Jokowi.
Sambung Ketua Umum PMII Bulungan ia mengungkapkan tabir kekhawatiran lama bagi warga kaltara, terkhusus program program Nasional yg masuk ke provonsi agar segera dituntaskan. Seperti :
(1). Pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Pemerintah pusat dimandatkan Undang-undang untuk mengelola batas negara. Saat ini, ada banyak masalah. Peredaran uang selain rupiah, batas nilai perdagangan yg belum direvisi, perdagangan lintas batas negara. Pembangunan PLBN, masuknya barang ilegal.
(2). Inpres soal kota baru mandiri Tanjung Selor.
Dalam point kedua,ia pun mengherankan bahwa terdapat 12 menteri yang tidak kunjung bergerak.
“Tapi 12 kementerian yg diinstruksikan percepatan membangun tidak bergerak.” Herannya
(3). Penetapan KIPI mangkupadi tidak berprogres dari pemerintah pusat.
(4). PLTA di peso, perizinan dari pusat lamban untuk di keluarkan.
(5). Daerah otonomi baru. Ada lima yg mengusulkan, tapi masih terkendala moratorium.
Hillu juga memberikan solusi isu ekonomj yang ada seperti jalur perdagangan yang masih sangat jauh, ia pun melemparkan solusi untuk perluas adanya intervensi pemerintah, agar memperpendek rantai perdagangan, yang berimbas pada harga barang murah.
“Terlepas dari itu semua, saat ini kami mengkaji dan melihat perkembangan kaltara yg katanya saat ini sedang membangun jauh dari kata BERHASIL, masih banyak PR Pak presiden yang harus beliau kerjakan melalui menteri-menterinya” Ungkapnya.
Di tambah, sahabat Didi Kadarismanto,S.Sos yang saat ini juga turut berjuang mempertahankan tanah masyarakat Bundaran HU untuk di jadikan pusat pemerintahan kab. Tana Tidung.
“Sampai saat ini Bupati pun tidak ingin bertemu langsung dengan masyarakat pengguna lahan di bundaran HU, melalui aliansi Gerakan Masyarakat Bundaran bersatu (GMBB) Telah berjuang mempertahankan haknya.” Ujarnya
Di Ungkapkan juga oleh salah satu anggota yang tergabung dalam aliansi GMBB, Kehadiran RI 1 di kabupaten Tana Tidung merupakan kehadiran secara simbolis dari program-program sebelumnya. Mangrove tanpa di tanam pun akan tumbuh sendiri di pinggiran sungai Sesayap, khususnya Desa Bebatu.
Sambungnya, ia pun turut melemparkan beberapa pertanyaan terkait nasib perusahaan batu bara di sekitar Desa Bebatu. Lalu bagaimana kabar perusahaan batu bara yang di sekitaran situ, apa juga memelihara dan membantu masyarakat lingkungan terutama pohon manggrove.?Bagaimana dengan kinerja menteri KLHK dalam penyelesaian masalah pelepasan lahan dari PT. Adindo Hutani lestari ke negara.
Yang katanya, mau di hibahkan ke pemerintah kabupaten Tana Tidung untuk di jadikan pusat pemerintahan. Apa kajian terkait AMDAL dan Amsos nya sudah di selesaikan ? Semoga kabupaten ini dalam keadaan baik-baik saja dan GMBB akan menyambut RI 1 dengan suka ria jika di perkenankan oleh beliau.
