Perkuat Koordinasi, Pemerintah PPU dan Pengadilan Agama Bahas Peningkatan Pelayana
Timur Media, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda di ruang kerja Wakil Bupati, Rabu (19/11/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan institusi peradilan agama.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua PTA Samarinda beserta Panitera PTA Samarinda dan Ketua Pengadilan Agama PPU. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas lembaga.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, diskusi difokuskan pada penguatan layanan peradilan agama serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati menekankan peran penting sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Hubungan baik antara pemerintah daerah dan peradilan agama harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kolaborasi yang efektif akan berdampak langsung pada pelayanan publik di Kabupaten PPU,” ujar Wakil Bupati.
Selain itu, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Ketua PTA Samarinda, Mame Sadafal Menurutnya, audiensi semacam ini penting untuk saling bertukar informasi dan menyamakan persepsi terkait program-program pelayanan masyarakat.
Ketua PTA Samarinda menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Ia juga menyatakan komitmen lembaga peradilan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam hal kecepatan proses perkara dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Panitera PTA Samarinda menambahkan, kerja sama lintas lembaga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif. Hal ini termasuk koordinasi dalam hal sumber daya, pelatihan, dan penguatan sistem administrasi peradilan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan. Lembaga peradilan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam kecepatan proses perkara dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kerja sama lintas lembaga sangat penting agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif, termasuk melalui koordinasi sumber daya, pelatihan, dan penguatan sistem administrasi peradilan,” ujarnya.
Audiensi ini juga membahas potensi kolaborasi dalam hal sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat terkait layanan peradilan agama. Dengan pendekatan yang sinergis, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan memahami prosedur hukum yang berlaku.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah dan peradilan agama diyakini mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat PPU.
“Kami berkomitmen menjaga komunikasi berkelanjutan agar sinergi antara pemerintah daerah dan peradilan agama menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (ADV/N0)
