Perkuat Basis Data Pariwisata, Disbudpar PPU Petakan Usaha Hotel hingga Kafe

Timur Media, Penajam – Penguatan data usaha pariwisata menjadi salah satu kebutuhan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Data yang lebih terarah diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha sekaligus memetakan potensi sektor perhotelan, restoran, dan kafe di daerah.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU turut memberikan perhatian terhadap pendataan tersebut, termasuk penyesuaian klasifikasi usaha berdasarkan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar PPU, Yudistira Arlianta, menjelaskan pengelompokan usaha pariwisata memiliki indikator tersendiri, terutama untuk membedakan kategori perhotelan, restoran, dan kafe.
Menurutnya, klasifikasi usaha perhotelan saat ini lebih terperinci berdasarkan kategori bintang. Begitu pula dengan restoran dan kafe yang memiliki indikator untuk menentukan pengelompokan masing-masing usaha.
“Kalau sebelumnya kategori perhotelan lebih dikenal dengan hotel berbintang dan nonbintang, sekarang klasifikasinya lebih terperinci, seperti hotel bintang satu, bintang dua, dan seterusnya,” jelasnya.
Yudistira mengatakan, terdapat perbedaan antara penyebutan jenis usaha dalam pengertian masyarakat sehari-hari dengan klasifikasi yang digunakan dalam sektor pariwisata.
Misalnya, tempat yang menyediakan kopi dan menjadi lokasi berkumpul masyarakat umumnya disebut kafe. Namun, berdasarkan indikator pariwisata, belum tentu seluruh tempat tersebut memenuhi kriteria sebagai usaha kafe.
“Dalam pengertian masyarakat secara umum, tempat nongkrong yang menyediakan kopi biasanya sudah disebut kafe. Namun, kalau mengacu pada indikator pariwisata, belum tentu semuanya masuk kategori kafe sesuai klasifikasi yang berlaku,” ungkapnya.
Meski demikian, Disbudpar tidak ingin perbedaan penyebutan tersebut menjadi penghambat dalam mengenali dan mendata perkembangan usaha di daerah.
Menurut Yudistira, hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pelaku usaha dapat terdata dengan baik sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan atau hospitality.
Ia mengakui belum menghafal jumlah pasti hotel, restoran, dan kafe yang beroperasi di PPU. Namun, pendataan usaha tersebut tetap menjadi perhatian dalam upaya memperkuat basis informasi sektor pariwisata.
“Yang jelas, kami ingin hospitality terus ditingkatkan dan usaha-usaha tersebut bisa terdata dengan baik,” tuturnya.
Dengan pendataan yang lebih tertata, pemerintah daerah diharapkan memiliki gambaran lebih jelas mengenai perkembangan usaha pariwisata. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembinaan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten PPU. (ADV)