Peningkatan Kualitas ASN di PPU Harus Berdasarkan Data yang Akurat
Timur Media, Penajam – Penajam Paser Utara – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, mengungkapkan bahwa sejak kedatangannya ke PPU pada September lalu, manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) di daerah tersebut berada di posisi ke-16 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, yang berarti PPU menempati peringkat terendah dalam pengelolaan ASN.
“Saya minta dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun langsung dan membenahi ini. Bisa saja kebijakan dilaksanakan, tapi jika evidence-nya tidak ada, hasilnya tidak akan maksimal. Makanya ketika saya datang ke sini, saya menekankan pentingnya bekerja berdasarkan data. Jika data kita tidak benar, sekeras apapun kita bekerja, hasilnya tidak akan sesuai,” tegas Makmur Marbun dalam sambutannya.
Marbun menambahkan, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kebijakan, perlu diusulkan pelatihan singkat (Diklat Short Course) yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Menurutnya, selama ini banyak pelatihan yang tidak relevan dengan tugas pegawai, sehingga ilmu yang didapatkan tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam menjalankan kebijakan.
“Saya melihat banyak pelatihan yang tidak sesuai dengan peruntukan tugas pegawai. Ada yang sibuk ikut kursus bendahara atau kursus lainnya, tetapi tidak fokus pada tugas inti mereka. Akibatnya, arah pembangunan daerah tidak jelas dan kebijakan yang ada tidak terlaksana dengan baik,” ujar Marbun.
Dengan pendekatan berbasis data, ia berharap pelatihan yang diadakan ke depannya dapat lebih tepat sasaran sehingga perangkat daerah di PPU dapat mengimplementasikan kebijakan dengan lebih baik dan terarah.
Sebagai kabupaten yang menjadi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan Indeks Kinerja Kebijakan (IKK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Harapan saya, IKK dan IPM kita bisa lebih baik ke depannya. Saya mohon kesempatan ini diberikan kepada teman-teman ASN agar mereka benar-benar memahami peran mereka. Mereka sebenarnya mau bekerja, hanya saja informasi yang mereka terima masih belum merata. Kita harus bisa membuktikan pengukuran IKK dengan data yang akurat,” kata Marbun. (ADV)
