Pengelolaan Mini Soccer Petung Dibahas, Kelurahan Siapkan Skema Retribusi dan Pelibatan Masyarakat
Timur Media, Penajam – Pemerintah Kelurahan Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mulai mematangkan rencana pengelolaan lapangan mini soccer dengan menyiapkan sejumlah alternatif skema kerja sama. Koordinasi lanjutan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU akan dilakukan untuk memastikan mekanisme pemanfaatan fasilitas dan penarikan retribusi sesuai ketentuan daerah.
Lurah Petung, Achmad Fitiriady, mengatakan pengelolaan fasilitas tersebut nantinya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, mekanisme teknis pemungutan retribusi masih perlu dibahas bersama BKAD agar pelaksanaannya memiliki dasar dan tata kelola yang jelas.
“Kalau untuk pemanfaatan berkaitan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan pajak dan retribusi, nanti kita akan coba ke BKAD kembali dalam metode atau proses atau skema dalam penarikan retribusi tersebut,” ujarnya.
Achmad menjelaskan, terdapat beberapa alternatif yang tengah dipertimbangkan untuk mengelola lapangan mini soccer. Salah satunya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai memiliki kemampuan pendanaan dan pengelolaan lebih memadai.
Dalam opsi tersebut, pihak ketiga dapat diberikan kesempatan mengelola fasilitas melalui kesepakatan bersama. Salah satu mekanisme yang dibahas adalah penyewaan atau pemberian hak pengelolaan dalam jangka waktu satu tahun.
Selain itu, pemerintah kelurahan juga mempertimbangkan pola pengelolaan dengan melibatkan kelembagaan masyarakat setempat. Unsur yang berpotensi dilibatkan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta koperasi anggota Koperasi Merah Putih di wilayah Kelurahan Petung.
Pelibatan unsur masyarakat tersebut diharapkan membuka ruang partisipasi warga dalam mengelola fasilitas publik sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar.
“Apakah dalam jangka satu tahun untuk disewakan dan kemudian dikelola oleh pihak ketiga, ataukah dengan sistem atau skema dengan tiga unsur, LPM, Karang Taruna dan koperasi anggota Koperasi Merah Putih yang ada di wilayah Kelurahan Petung,” jelasnya.
Meski demikian, penetapan pola pengelolaan masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Pemerintah kelurahan perlu mempertimbangkan kemampuan pihak yang terlibat, pembagian tanggung jawab, serta ketentuan administrasi dan retribusi daerah.
Achmad menambahkan, lapangan mini soccer saat ini masih dalam proses revitalisasi sehingga penarikan pendapatan asli daerah (PAD) belum dapat dilaksanakan.
Setelah revitalisasi dan koordinasi dengan BKAD, pemerintah kelurahan akan kembali mematangkan skema pengelolaan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan fasilitas mini soccer tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. (ADV)
