Pengacara Suhardi, Praperadilkan Ditreskrikum Polda Kaltim.
Reporter : Taufik Hidayat | Editor : Faisal
TIMUR MEDIA – Sidang prapradilan, terhadap Direktorat Reserve Kriminal Umum. atau, Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polda Kaltim, digelar di Pengadilan Negeri Balikpapan. Senin, 13/06/2022.
Sidang praperadilan, ini dilaksanakan atas permohonan Muhammad Zakir Rasyidin SH. Selaku kuasa hukum dari Suhardi Hamka, eks Direktur operasional salah satu developer. Ditetapkan kembali, statusnya sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan.
Sebelumnya, perkara tersebut sudah dianggap selesai, melalui Rapat Umum Pemilik Saham atau rups. Yang dilaksanakan beberapa tahun lalu, diterbitkannya SP2HP, Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. oleh Ditreskrimum Polda Kaltim, serta adanya rekomendasi dari Bareskrim Mabes Polri.
Muhammad Zakir Rasyidin, SH. Selaku kuasa Hukum Suhardi, mengatakan. Bahwa agenda sidang hari ini adalah sidang praperadilan. Pihaknya selaku pemohon praperadilan menyampaikan.
“Penetapan tersangka ini memang diduga kuat atas kecacat hukum, karena ini sudah dilakukan secara berulang-ulang. Perlu diketahui, ini sudah menjadi perhatian orang banyak karena kasus ini bermula dari tahun 2017 lalu.” Ujarnya.
Lanjutnya ia pun menjelaskan, ada sebuah perusahaan perumahan, yang mana PT tersebut didirikan bersama-sama antara kliennya. Selaku Direktur Operasional dengan salah satu pengusaha Balikpapan, yang menjabat sebagai Direktur Utama.
Permasalahan mereka itu berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan. Ini sudah tuntas dibahas melalui Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) pada 2016 lalu.
“Tapi ada salah satu pemegang saham yang keberatan dan melaporkan ke Polda Kaltim pada tahun 2017. Ternyata pihak Polda Kaltim (Ditreskrimum) menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), yang inti dari surat itu adalah menghentikan penyelidikan perkara karena dianggap perkara tersebut bukan pidana karena sudah tuntas dibahas dalam RUPS,” terang Muhammad Zakir.
Harusnya perkara ini sudah selesai, ujarnya, tetapi pelapornya melapor kembali pada tahun 2019, sampai pada akhirnya klien kami ditetapkan sebagai tersangka.
“Karena penetapan tersangka ini, kami duga tidak berdasarkan hukum yang ada, atau berdasarkan hukum acara pidana, jadi kami menyampaikan permohonan gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri pada 2020 lalu,” ungkap Muhammad Zakir.
Hasil gelar perkara tersebut merekomendasikan kepada Polda Kaltim, khususnya Ditreskrimum, untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut atau menerbitkan SP3. Akhirnya perkara itu dihentikan, distop dengan dua alasan.
“Yang pertama, perkara itu bukan pidana atau tindak pidana. Yang kedua, perkara itu baru bisa dibuka lagi apabila ada putusan praperadilan terhadap penerbitan SP3. Dua alasan ini tidak dijalankan. Yang ada, pelapornya melaporkan kembali pada tahun 2021 atas perkara yang sama. Dan klien kami ditetapkan kembali sebagai tersangka. Jadi sudah tiga kali ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, belum bisa memberikan tanggapan karena masih mengikuti zoom meetting dengan Mabes Polri Namun, dirinya akan melakukan cross check terlebih dahulu.
