Pemkab PPU Serukan Sinergi Kuat agar Sepaku Tidak Tertinggal
Timur Media, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan momentum besar bagi daerah. Ia menegaskan dukungan penuh Pemkab PPU terhadap seluruh proses pembangunan. Namun, ia juga menekankan bahwa masyarakat Kecamatan Sepaku perlu mendapatkan perhatian lebih agar tidak tertinggal dari kawasan inti yang sedang berkembang pesat.
Menurut Mudyat, berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan Otorita IKN telah memberikan dampak signifikan. Ia menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin. Meski demikian, ia menyatakan sebagai kepala daerah berkewajiban menyampaikan aspirasi warganya yang menginginkan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN.
Ia menjelaskan masih terdapat kesenjangan antara perkembangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan permukiman sekitar. Pembangunan gedung, perkantoran, hingga fasilitas modern di KIPP berjalan cepat, sementara infrastruktur dasar warga seperti air bersih belum sepenuhnya terpenuhi. Menurutnya, ketimpangan tersebut harus dipersempit melalui kolaborasi yang lebih kuat.
“Perkembangan di KIPP sangat cepat, sementara infrastruktur dasar seperti air bersih di permukiman sekitar masih tertinggal. Kesenjangan ini harus kita persempit lewat kolaborasi yang lebih kuat,” ujar Mudyat.
Mudyat Noor menegaskan bahwa hingga kini, air bersih menjadi persoalan utama warga Sepaku. Kondisi tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar. Mudyat menilai, keberadaan IKN seharusnya memberikan multiplier effect, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal.
Kerusakan jalan akibat aktivitas pembangunan IKN juga menjadi sorotan. Ia menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan mengalami tekanan beban besar dari kendaraan proyek. Kondisi ini menurutnya memerlukan perbaikan segera untuk menjaga kelancaran transportasi dan kenyamanan warga. Pemkab PPU terus berkoordinasi dengan OIKN untuk penyelesaian persoalan tersebut.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab PPU tidak dapat melakukan percepatan pembangunan secara mandiri. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran harus tetap proporsional untuk setiap kecamatan. Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat sebagai langkah nyata mengatasi kesenjangan di Sepaku.
“Anggaran daerah kami terbatas dan harus dibagi proporsional untuk semua kecamatan, sehingga percepatan pembangunan tidak bisa kami lakukan sendiri. Karena itu kami meminta dukungan nyata dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan di Sepaku,” imbuhnya. (ADV/No)
