Pemerintah PPU Mewujudkan APBD 2026 yang Adaptif dan Berkelanjutan
Timur Media, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD PPU dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Pendapat Pemerintah terhadap empat Raperda Inisiatif DPRD, Jumat (28/11/2025). Paripurna digelar di Gedung DPRD Penajam dan berjalan dengan suasana formal serta produktif.
Rapat tersebut dihadiri unsur lengkap pimpinan DPRD, anggota dewan, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan pimpinan BUMD. Kehadiran seluruh unsur pemerintahan menegaskan bahwa proses penyusunan APBD 2026 menjadi prioritas bersama.
Waris Muin menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan TAPD atas penyelesaian KUA-PPAS 2026 yang telah melalui pembahasan intensif. Ia menyebut proses tersebut sebagai bentuk profesionalisme dan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Waris menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilandasi kapasitas fiskal dan isu strategis yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan APBD yang adaptif terhadap tantangan ekonomi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan APBD 2026 kami dasarkan pada kapasitas fiskal dan isu strategis RPJMD 2025–2029 agar tetap adaptif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat,” ujar Waris.
Ia juga mengungkapkan adanya koreksi negatif transfer dari pemerintah pusat sebagaimana surat Ditjen Perimbangan Keuangan tanggal 23 September 2025. Kondisi itu mengharuskan Pemkab PPU menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah secara cermat agar tidak mengganggu layanan publik.
Dalam Nota Keuangan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,48 triliun, sementara belanja sebesar Rp1,47 triliun. Struktur pembiayaan daerah sebesar Rp13,78 miliar dialokasikan untuk cicilan pokok pinjaman kepada PT SMI. Dengan begitu, APBD 2026 berada dalam kondisi zero defisit.
Pada agenda berikutnya, Wabup menyampaikan pendapat terhadap empat Raperda Inisiatif DPRD sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas regulasi daerah. Pemerintah menegaskan kesiapannya berkolaborasi dalam penyempurnaan muatan materi setiap raperda.
Waris menekankan bahwa sinergi eksekutif–legislatif merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Ia berharap seluruh proses pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang memperkuat tata kelola pembangunan.
Waris mendoakan agar seluruh proses perencanaan pembangunan 2026 mendapat petunjuk Allah SWT dan dapat membawa PPU menuju tata kelola keuangan yang semakin modern, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
“Semoga seluruh proses perencanaan 2026 mendapat petunjuk Allah SWT dan membawa PPU menuju tata kelola yang modern dan akuntabel,” tutur Waris. (ADV/No)
