Pembangunan RS Balikpapan Timur Terancam Tertunda

Balikpapan – Rencana pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Balikpapan, termasuk rumah sakit multiyears di Balikpapan Timur, terancam tertunda akibat adanya wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengatakan informasi mengenai pemangkasan anggaran tersebut sudah beredar di tingkat daerah. Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi Balikpapan atau Kalimantan Timur, tetapi juga seluruh daerah di Indonesia.

“Pemangkasan ini kabarnya mencapai 50 hingga 70 persen. Jika benar-benar terjadi, tentu akan sangat berdampak bagi Balikpapan, terutama pada program pembangunan tahun 2026,” ujar Alwi, Senin (30/9/2025).

Ia menjelaskan, proyek prioritas yang berpotensi terdampak mencakup pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, penanganan banjir, dan pembangunan sekolah. Program tersebut, kata dia, menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Program ini sudah kami masukkan ke dalam skala prioritas. Kalau sampai dipangkas, tentu akan menghambat realisasi yang sudah direncanakan,” tuturnya.

Alwi menambahkan, Badan Anggaran DPRD Balikpapan bersama pimpinan dewan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian.

“Kami hanya diterima staf. Mereka menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pimpinan, jadi belum ada keputusan yang valid,” katanya.

Meski demikian, DPRD Balikpapan berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Alwi juga mendorong Pemerintah Kota Balikpapan bersama Gubernur Kalimantan Timur aktif menindaklanjuti langsung kepada kementerian terkait.

“Mudah-mudahan informasi ini tidak benar. Tetapi sinyal terakhir yang kami terima menunjukkan pada 2026 akan ada pemangkasan besar-besaran,” ujarnya.
(Man)