AdvDPRD PPU

Pansus DPRD Bahas 8 Raperda Secara Maraton

Reporter : Teguh | Editor : Faisal

Timur Media, Penajam – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, membahas delapan rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) definitif secara maraton.

“Delapan Raperda dibahas secara maraton oleh dua Tim Pansus DPRD,” jelas Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Raup Muin ketika dihubungi. Sabtu (12/9/2020).

Raperda yang dibahas secara maraton tersebut, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerang Jalan, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka.

Kemudian Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Energi, Raperda tentang Perlindungan Perempuan, Raperda tentang Sistem Perlindungan Anak, dan Raperda tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

Raperda tentang Pengelolaan Bongkar Muat Barang dan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka, serta Raperda tentang Perlindungan Ekowisata Alam juga sedang dibahas Pansus DPRD

Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Masing-masing Pansus DPRD membahas empat Raperda,” tambah politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Terkait dengan Raperda Penyertaan Modal, Raup Muin berharap penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Benuo Taka Energi tidak lebih besar dari nilai pendapatan yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Penyertaan modal Perumda Benuo Taka Energi itu merupakan persoalan bisnis, jadi biaya operasional perusahaan tidak lebih tinggi dari pendapatan,” tegasnya.

Perumda Benuo Taka Energi akan mengelola hak daerah atas kepemilikan saham (participating interest/PI) 10 persen dari Chevron Indonesia Company Terminal Lawe-Lawe di Kecamatan Penajam yang telah berakhir kontrak kerjanya Oktober 2018.

Pembahasan delapan Raperda tersebut lanjut Raup Muin, saat ini dalam tahapan masalah teknis dan melihat masukan-masukan atau pendapat terkait delapan Raperda sebelum disahkan menjadi Perda.

“Dikebut pembahasannya, agar sampai akhir tahun ini (2020) semua sudah selesai, kami nilai semua Raperda itu penting karena menyangkut kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button