Ojol

Ojol

‎Di panggung Hari Buruh di Monas, suara Prabowo Subianto tidak hanya berpidato—ia mengambil posisi. Di hadapan ribuan buruh, ia membela pengemudi ojek online yang selama ini menanggung beban kerja di jalan, sementara potongan dari aplikator dinilai terlalu besar. “Yang keringat siapa, yang dapat duit siapa,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditegaskan.

‎Keputusan pun diumumkan: potongan maksimal aplikator dipatok 8 persen. Sebuah perubahan signifikan dari skema sebelumnya yang bisa mencapai 20 persen. Lewat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pembagian baru—setidaknya 92 persen untuk pengemudi, sisanya untuk platform.

‎Langkah ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ia menyentuh relasi dasar dalam ekonomi digital: antara pekerja dan platform. Selama ini, pengemudi berada di posisi ambigu—bukan sepenuhnya pekerja, tapi juga tidak benar-benar mandiri. Mereka disebut “mitra”, namun dalam praktiknya sering kali terikat oleh sistem yang tidak mereka kendalikan.

‎Masuknya negara tidak berhenti pada regulasi. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, pemerintah bahkan telah mengambil sebagian saham perusahaan aplikator melalui Danantara. Ini membuka babak baru: negara tidak lagi sekadar pengatur, tetapi juga bagian dari struktur bisnis itu sendiri.

‎Di satu sisi, ini memberi ruang intervensi yang lebih besar—termasuk dalam menekan komisi. Di sisi lain, muncul pertanyaan tentang batas peran negara dalam pasar digital yang selama ini didorong oleh logika swasta dan inovasi.

‎Namun perubahan ini tidak akan terjadi seketika. Sistem aplikator bukan sekadar angka potongan; ia adalah ekosistem yang melibatkan algoritma, insentif, dan model bisnis yang kompleks. Penyesuaian, kata pemerintah, akan dilakukan bertahap.

‎Yang juga masih terbuka adalah soal status pengemudi: apakah mereka akan diakui sebagai pekerja dengan perlindungan penuh, atau tetap sebagai mitra dengan fleksibilitas—dan risiko—yang menyertainya. Ini bukan sekadar istilah, tetapi menentukan hak, jaminan sosial, dan masa depan jutaan orang.

‎Kebijakan ini lahir dari satu kesadaran: ekonomi digital tidak boleh hanya efisien, tetapi juga adil. Bahwa di balik setiap perjalanan yang dipesan lewat aplikasi, ada manusia yang bekerja di jalan, menghadapi risiko nyata.

‎Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, negara mencoba menggeser keseimbangan itu—dari algoritma ke manusia.