NEWSPenajam Paser Utara

Hasil Tangkap Menurun, Nelayan Waru Tuntut PHKT Bertanggung Jawab

PENAJAM – Puluhan nelayan dari kecamatan Waru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) guna menyampaikan aspirasinya terkait keluhan terkait aktivitas pengeboran di RIG (Driling Seturian) oleh PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) di sekitar perairan wilayah Kecamatan Waru.

Massa berjumlah sekitar 61 orang yang kerupakan perwakilan nelayan yang ada di Desa Sesulu dan Desa Api-Api Kecamatan Waru, serta perwakilan nelayan dari Muara Tunan kecamatan Penajam.

Achmad Muhibullah koordinator masyarakat nelayan, mengatakan, para nelayan merasa dirugikan dengan adanya aktivitas rig tersebut, karena berdampak pada penurunan drastis hasil produksi ikan yang didapat para nelayan tersebut.

“Muara Tunan itu sekitar 4 mil, itu yang paling dekat dan terkena dampaknya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nelayan di Kecamatan Waru memgecam aktivitas tersebut karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan para nelayan, seperti membuat air menjadi keruh, getaran dari pengeboran itu yang membuat ikan-ikan menjauh serta cahaya dari kegiatan pengeboran tersebut yang terlalu terang, sehingga membuat kesulitan nelayan untuk mencari ikan.

“Pembagang itu kan posisinya cuma cahaya lampu yang diharapkannya untuk menarik ikan. Dengan Cahaya di rig itu terlalu terang, menghalangi dalam proses penarikan ikan,” jelas Achmad

Ia menegaskan, biasanya para nelayan dapat menghasilkan tangkapan ikan hingga 100 kilogram perhari. Namun, sejak adanya aktivitas pengeboran sekitar 27 Desember 2019 lalu, penghasilan tangkapan ikan para nelayan menjadi menurun sangat drastis, hanya berkisar 3-7 kilogram perhari.

“Harus ada kompensasi jelas dari PHKT untuk para nelayan akibat kegiatannya,” tuntutnya.

Achmad juga menjelaskan setelah pihak nelayan diterima oleh Wakil Ketua I DPRD PPU, Raup Muin, dan gabungan komisi. akan ada RDP selanjutnya dan memanggil seluruh pihak, seperti dinas terkait, managemen PHKT dan para nelayan di Kecamatan Waru dan Muara Tunan pada Kamis, (30 /1/2020) mendatang untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kejelasan aktivitas pengeboran dalam hal Amdal dan regulasinya.

“Kalau pihak PHKT tidak hadir, kami akan membawa massa sebesar-besarnya untuk memblokade terminal lawe-lawe,” pungkasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button