Mudyat Minta Kepala OPD Aktif Jemput Program Pemerintah Pusat
Timur Media, Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif mencari dan menjemput program pembangunan yang disiapkan pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting di tengah ruang fiskal daerah yang masih terbatas.
Tekanan fiskal PPU dalam dua tahun terakhir salah satunya dipengaruhi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pada 2026, anggaran TKD PPU tercatat sekitar Rp1,12 triliun, turun 29,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan PPU diproyeksikan sekitar Rp1,99 triliun, dengan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,75 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp210,91 miliar.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Pemkab PPU bersama DPRD juga telah menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar sekitar Rp1,99 triliun setelah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi pendapatan dan kemampuan fiskal daerah.
Mudyat mengatakan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti mencari sumber dukungan pembangunan. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyediakan berbagai program yang dapat diakses pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan sektor pembangunan masing-masing.
“Teman-teman SKPD ini bisa lebih aktif. Hampir dua tahun ini fiskal kita tertekan untuk melakukan pembangunan. Tapi hari ini menu itu disiapkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan,” ujar Mudyat.
Karena itu, ia meminta kepala OPD tidak hanya menunggu alokasi program dari pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah diharapkan aktif berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat untuk mengetahui program yang tersedia dan peluang dukungan yang dapat dibawa ke PPU.
“Kita berharap teman-teman OPD bisa mengambil menu-menu yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk dibawa ke daerah,” katanya.
Menurut Mudyat, langkah tersebut menjadi salah satu strategi untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah. OPD perlu memahami program yang ditawarkan pemerintah pusat, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan pembangunan di PPU.
Upaya tersebut juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan pembangunan terhadap kemampuan fiskal daerah. Dengan adanya dukungan program dari pemerintah pusat, sejumlah kebutuhan pembangunan di daerah dapat tetap diupayakan meskipun ruang belanja APBD mengalami tekanan.
Mudyat menegaskan, kondisi fiskal tidak boleh menghambat pemerintah dalam memberikan manfaat pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD lebih aktif melihat peluang, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, serta memastikan program yang diperoleh benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat PPU.
“Yang jelas masyarakat harus terus mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya. (ADV)
