Mengawal Suara Rakyat: PDB, Simpul Penyelenggara dan Masyarakat di Pilkada
Balikpapan – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan di setiap daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi di seluruh Indonesia, persiapan semakin matang.
Dari data yang disampaikan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024), total anggaran Pilkada serentak tahun 2024 diperkirakan lebih dari Rp41 triliun.
Angka tersebut dihitung berdasarkan data Kemendagri per 8 Juli 2024. Nilai Rp41 triliun ini berasal dari besaran anggaran yang telah disepakati Pemerintah Daerah (Pemda) dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Kepolisian di masing-masing daerah.
Terkait hal tersebut, Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) Kota Balikpapan menyambut baik upaya pemerintah pusat dalam memaksimalkan pesta demokrasi di setiap wilayah.
M. Jundullah Al Haq, Ketua PDB Kota Balikpapan, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi upaya pemerintah pusat yang benar-benar serius mempersiapkan pesta demokrasi akbar kedua setelah Pemilu sebelumnya. “Saya kira Pemkot Balikpapan juga telah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan Pilkada di kota tercinta ini. Pihak penyelenggara dan keamanan, seperti TNI dan Polri di Balikpapan, juga siap menjalankan tugas dengan baik. Sebagian anggarannya sudah digunakan karena tahapan pungutan suara semakin dekat. Kalau tidak salah, Pemkot kita menyediakan Rp80 miliar untuk Pilkada, dengan rincian Rp63 miliar untuk KPU dan Rp17 miliar untuk Bawaslu. Ini tentu menjadi tanggung jawab bersama untuk memaksimalkan anggaran tersebut demi suksesnya Pilkada di Balikpapan,” terangnya.
Ketua PDB Kota Balikpapan juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai objek euforia belaka, tetapi lebih dari itu, kita berharap ruang ini dapat menjadi ajang literasi demokrasi yang pada akhirnya menjadikan Balikpapan lebih layak sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Saya kira tugas-tugas penyelenggara dan keamanan sejauh ini sudah maksimal dan baik. Namun, perlu diingat bahwa kehadiran kami, Perisai Demokrasi Bangsa, sebagai pemantau adalah salah satu wadah bagi masyarakat umum yang memiliki hak suara untuk memberikan catatan terhadap kerja penyelenggara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kami juga membantu penyelenggara dalam menyebarluaskan literasi politik dan demokrasi, baik melalui media maupun forum diskusi. Harapan kami, Pilkada ini akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas sehingga Balikpapan layak menyandang gelar sebagai penyangga IKN,” imbuhnya.
Dia menegaskan bahwa PDB akan hadir sebagai simpul Pilkada bagi penyelenggara, peserta Pilkada, dan masyarakat Kota Balikpapan untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas serta memastikan semua pihak memiliki hak yang sama di mata hukum terkait suara di Pilkada Kota Balikpapan.
“Saya kira hadirnya PDB sebagai pemantau Pilkada hari ini adalah jawaban atas doa masyarakat agar aspirasi mereka dapat didengar dan dilindungi secara hukum. Kami, yang berbadan hukum, bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik yang tidak paham politik sama sekali hingga para ‘sutradara’ politik. Kami bisa bertukar pikiran karena kami adalah simpul dari pesta demokrasi di Kota Balikpapan,” tutupnya.
