Masyarakat Harapakan PJ Bupati PPU Diisi Putra Daerah Kaltim
Timur Media, Penajam – Masa kepemimpinan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam bakal berakhir pada minggu ketiga bulan September 2023 mendatang.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah PPU, bakal diambil alih oleh penjabat yang berstatus sebagai penjabat atau Pj kepala daerah.
Sejumlah perwakilan masyarakat yang di temui media ini mengatakan jika dalam penentuan penjabat kepala daerah diharapkan berasal dari orang lokal.
Seperti yang di utarakan Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) PPU, Sahran, yang mengungkapkan bahwa PJ kepala daerah yang ditunjuk nantinya mampu membawa PPU ke arah yang lebih baik.
PJ-nya pun diharapkan berasal dari pejabat lokal di lingkup Pemerintah PPU maupun Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) karena lebih memahami kondisi wilayah dan memudahkan dalam berkomunikasi.
“Jadi kalau ada apa-apa kita tidak canggung lagi berkomunikasi dengan beliau, lebih mengerti daerah kita lah,” ungkapnya, Jumat (1/9).
Meski dalam penetapan nantinya berdasarkan mekanisme yang telah ada, namun aspirasi masyarakat setempat dapat turut menjadi pertimbangan.
“Sistemnya sudah ada, tapi paling tidak didengar lah,” akunya.
Dalam pengusulan PJ kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Dalam pasal 9 disebutkan PJ bupati dan wali kota dilakukan oleh menteri, gubernur dan DPRD kabupaten/kota. Ketiganya dapat mengusulkan tiga nama-nama yang memenuhi persyaratan.
Hal serupa juga diungkapkan masyarakat PPU lainnya, Muhammad Hatta. Pengisian Pj kepala daerah nantinya diisi oleh pejabat lokal karena sudah lebih mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat.
Ia mencontohkan, permasalahan mengenai persoalan tanah di IKN, pendidikan, kesehatan dan sebagainya tentunya telah dipahami pejabat lokal sehingga tidak lagi membutuhkan waktu penyesuaian.
“Nah harapan kita yang harus orang lokal yang tahu persoalan kita di kabupaten, kalo dari luar kan mohon maaf aja mereka tidak tahu persoalan di masyarakat. Dan jangan salah kalo memang bukan orang lokal dari Kaltim yang jadi Pj Bupati PPU itu akan ada aksi,” pungkasnya.
