Lonjakan PBB Jadi Pemicu Aksi Ratusan Warga di Balikpapan

Balikpapan — Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan warga memicu ratusan orang menggelar aksi di depan Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (1/9/2025). Massa juga menyoroti persoalan banjir, kelangkaan BBM, hingga kerusakan infrastruktur jalan.

Humas Barisan Aksi Rakyat Kota (Barak), Dimas Aditya, mengatakan sebagian warga harus membayar PBB hingga Rp9 juta tahun ini. Kebijakan pemerintah yang tidak mengembalikan kelebihan pembayaran, melainkan hanya mengakumulasikannya untuk tahun berikutnya, dinilai merugikan masyarakat.

“Warga yang telat sehari membayar langsung kena denda, tapi hak mereka tidak diperlakukan sama. Ini membuat kami turun ke jalan,” ujarnya.

Selain PBB, massa menuntut penyelesaian masalah banjir, kelangkaan elpiji dan solar, serta jalan berlubang. Mereka juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian, menolak penambahan tunjangan DPR, dan menyoroti masalah air bersih, temuan beras oplosan, hingga akses pendidikan.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menemui massa dan memastikan aspirasi mereka akan ditindaklanjuti melalui berita acara resmi. “Saya berharap perwakilan mahasiswa menyusun berita acara tuntutan. Insyaallah saya dan pimpinan DPRD siap menandatangani,” ujarnya.

Ia menegaskan beberapa tuntutan akan dibahas bersama Pemkot dan dinas terkait, seperti masalah banjir yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, atau persoalan air bersih yang menjadi kewenangan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).

Aksi yang digerakkan mahasiswa dan elemen masyarakat ini berlangsung damai dan mendapat perhatian hampir seluruh anggota DPRD yang hadir di lokasi.
(MN)