Legislator Antensi Dampak Kuota Pupuk Minim terhadap Produksi Padi di PPU

Timur Media, Penajam – Kekurangan pasokan pupuk subsidi yang dialami petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai bisa berdampak serius pada produksi padi daerah. DPRD Kabupaten PPU mengkhawatirkan ketahanan pangan lokal bisa terganggu apabila tidak segera ada solusi yang tepat.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menyebutkan bahwa dari total usulan kebutuhan hanya sekitar 30 persen yang dipenuhi oleh pemerintah pusat. Angka ini, menurutnya, sangat kecil dan berpotensi menurunkan produktivitas sektor pertanian.
“Kita tahu padi adalah komoditas unggulan di PPU. Kalau petani kekurangan pupuk, dampaknya pasti ke hasil panen. Ini bukan hanya soal ekonomi petani, tapi juga soal ketersediaan pangan daerah,” ujarnya.
Ia menilai Dinas Pertanian perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan pupuk yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Salah satunya dengan menerapkan skema distribusi berbasis prioritas komoditas pangan.
Jamaluddin juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap petani kecil yang bergantung penuh pada pupuk bersubsidi. Ia menambahkan bahwa aturan yang melarang pemberian subsidi untuk lahan lebih dari dua hektar harus ditegakkan secara tegas untuk menjaga keadilan distribusi.
“Saya setuju dengan pembatasan lahan maksimal dua hektar bagi penerima subsidi. Tapi pelaksanaannya jangan setengah hati. Harus ada pendataan dan verifikasi menyeluruh,” katanya.
Jamaluddin juga mendorong adanya program insentif bagi petani padi yang terdampak oleh minimnya kuota subsidi. Salah satunya adalah bantuan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau atau subsidi silang yang lebih fleksibel dari anggaran daerah.
Selain mengatasi permasalahan pupuk, Jamaluddin menekankan pentingnya mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Hal itu termasuk penggunaan pupuk organik dan pelatihan bagi petani untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada subsidi. Perlu ada transisi menuju pertanian yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ADV)