Lambang Kesultanan, Tembe Nggoli, dan Ingatan yang Pulang

Oleh: Jufriansyah
Redaktur Senior Timur Media; Pengajar di Universitas Tangerang Raya dan STIHP Pelopor Bangsa

Saya berhenti pada sebuah potongan podcast yang melintas di linimasa media sosial.

Adegan itu terlihat sederhana saja. Beberapa orang duduk lesehan dalam ruang yang terasa akrab. Ada meja kecil, tawa yang lepas, dan percakapan ringan seperti obrolan di rumah sendiri. Tidak ada suasana resmi, tidak ada pidato kebudayaan, dan tidak ada orang yang sedang membuka buku sejarah.

Namun justru dari suasana yang biasa itu, ingatan saya tertahan.
Di dinding belakang, tampak lambang Kesultanan. Pada tubuh salah seorang yang hadir, terlihat tembe nggoli, sarung khas yang bagi Dou Mbojo (Orang Bima) tidak pernah selesai hanya sebagai kain penutup tubuh.

Dua hal itu diam. Tetapi dari yang diam itulah ingatan mulai bergerak: ke rumah, ke keluarga, ke tanah asal, dan ke sejarah yang kadang pulang melalui tanda-tanda kecil.

Sejarah memang tidak selalu datang sebagai peristiwa besar. Kadang sejarah hadir melalui kain yang dikenakan, lambang yang tampak di belakang percakapan, bahasa ibu yang sesekali muncul, atau cara seseorang menyimpan kampung halaman dalam tubuhnya.

Malam itu, Bima hadir dengan cara yang sederhana. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Cukup melalui lambang, tembe nggoli, dan tubuh orang rantau yang masih membawa tanda dari kampung asalnya.
Dari sana, ingatan saya bergerak ke banyak arah: dari layar digital ke Dana Mbojo; dari tawa hari ini ke masa lalu; dari selembar kain dan sebuah lambang ke laut, perjanjian, armada, kehilangan, dan rindu panjang kepada tanah asal.

Tembe nggoli punya tempat khusus dalam hidup orang Bima. Kain ini hadir dalam acara adat, pertemuan keluarga, momen sakral, juga dalam hari-hari yang biasa. Bisa dipakai di ruang tamu, di beranda rumah, di kamar, di perjalanan, atau saat seseorang duduk santai bersama keluarga.
Saya sendiri memiliki tembe nggoli yang saya pakai sehari-hari.

Karena itu, saya tahu kain ini tidak selalu menunggu acara adat untuk menjadi bermakna. Dalam keseharian, tembe nggoli justru terasa lebih dekat. Kain ini ikut dalam suasana rumah, percakapan kecil, waktu santai, dan rasa ingin tetap dekat dengan asal-usul.

Kadang, kampung halaman tidak perlu disebut. Cukup dikenakan.

Orang Bima boleh merantau jauh. Boleh tinggal di Jakarta, Makassar, Surabaya, Depok, Tangerang, Balikpapan, Ambon, Jayapura, atau kota mana pun. Tetapi selembar tembe nggoli dapat membuat jarak terasa lebih pendek. Seperti ada bagian dari rumah yang dilipat, disimpan, lalu dikenakan kembali pada tubuh.

Sementara itu, lambang Kesultanan Bima di dinding membawa ingatan ke lapisan yang lebih dalam. Garuda berkepala dua dalam lambang tersebut dapat dibaca sebagai salah satu tanda kebesaran masa lalu. Di dalamnya tersimpan cara Bima membayangkan kuasa, adat, hukum, Islam, dan kehormatan.

Dua kepala Garuda kerap dimaknai sebagai tanda keseimbangan. Ada adat yang tumbuh dari masyarakat. Ada Islam yang memberi dasar moral dan spiritual. Ada hukum, kekuasaan, rakyat, dan kehormatan yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

Dari lambang itu, orang dapat membaca pesan lama yang masih relevan: kekuasaan tidak cukup hanya kuat. Kekuasaan perlu beradab. Adat perlu tetap dekat dengan rakyat. Islam perlu dijaga bersama akhlak. Hukum seharusnya menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan hidup bersama.

Maka lambang Kesultanan Bima bukan sekadar tanda dari masa lalu. Di dalamnya tersimpan cara sebuah masyarakat dahulu memahami tertib politiknya: negara, adat, agama, rakyat, dan kehormatan yang disusun dalam bahasa simbolik.

Dari lambang dan tembe nggoli, ingatan saya kemudian bergerak ke sebuah ruang kuliah di Makassar.
Bertahun-tahun lalu, saya pernah mendengar Perjanjian Bongaya dibicarakan sebagai salah satu simpul penting dalam sejarah kekuasaan di kawasan timur Nusantara. Nama itu terdengar berat: Bongaya. Di dalamnya ada Gowa, Sultan Hasanuddin, VOC, Makassar, kekalahan, siasat kolonial, dan perubahan besar dalam peta kekuasaan.

Saat itu, Bongaya hadir kepada saya sebagai pengetahuan akademik. Perjanjian itu saya kenal lewat penjelasan dosen, catatan kuliah, diskusi, dan bacaan sejarah. Saya memahaminya terutama sebagai bagian dari cerita besar tentang Gowa, Sultan Hasanuddin, VOC, dan Makassar.

Namun malam itu, ketika melihat lambang Kesultanan Bima di latar percakapan yang santai, Bongaya terasa berbeda. Tidak lagi sepenuhnya jauh. Ada bagian dari sejarah yang dulu saya dengar di ruang kelas, kini seperti berjalan pulang ke arah saya.

Saya seperti kembali duduk di ruang kuliah. Hanya kali ini, sudut pandangnya berubah.

Bongaya tidak lagi saya ingat semata-mata sebagai sejarah Gowa dan VOC. Saya mulai membacanya dari Bima, dari Dana Mbojo, dari sebuah kerajaan yang namanya ikut hadir dalam pusaran keras perjanjian itu.
Perjanjian Bongaya tahun 1667 lebih sering dibaca sebagai urusan Gowa dan VOC. Nama Sultan Hasanuddin lebih banyak disebut. Makassar menjadi pusat cerita. Tetapi sejarah jarang berdiri hanya pada satu pusat. Jika lapisannya dibuka lebih pelan, Bima juga tampak berada dalam pusaran tersebut.

Nama Raja Bima muncul dalam tuntutan keras Kompeni. Kemunculan nama itu menunjukkan bahwa Bima ikut diperhitungkan dalam jaringan politik Gowa, VOC, dan kawasan timur Nusantara. Kerajaan ini bukan ruang yang sepenuhnya jauh dari perubahan besar masa itu, melainkan bagian dari peta kuasa yang sedang bergeser.

Di bagian ini, kehati-hatian tetap diperlukan. Menulis sejarah tidak sama dengan menyusun kisah kepahlawanan yang lurus dan tanpa retak. Masa lalu tidak cukup dibaca hanya melalui keberanian, tetapi juga melalui siasat, tekanan, negosiasi, kontrak, dan keterpaksaan.

Justru dalam kerumitan itu, martabat Bima dapat dibaca. Bima tidak berdiri di luar perubahan besar tersebut. Namanya ikut masuk dalam perhitungan politik kawasan dan kekuasaan kolonial.

Bima juga memahami sesuatu yang penting bagi banyak kerajaan di kawasan timur Nusantara: laut adalah jalan.
Dari laut, kapal berangkat dan kabar tiba. Perdagangan berlangsung. Utusan bergerak. Pasukan diseberangkan. Diplomasi dijalankan. Kekuasaan diuji. Laut dapat membesarkan sebuah kerajaan. Dari arah yang sama pula, sebuah kerajaan bisa menghadapi tekanan, pengawasan, dan perubahan tata kuasa yang tidak sederhana.
Dalam historiografi lokal Bima, wajah maritim itu dikenal dengan satu nama yang kuat: Pabise.
Pabise bukan nama satu kapal. Nama ini dikenang sebagai armada laut Kerajaan Bima: kapal-kapal, pelaut, nakhoda, juru mudi, pendayung, pasukan, keberanian, dan arah angin. Pabise membawa kita pada masa ketika Bima menatap dirinya dari laut.

Membicarakan Pabise berarti mengingat Bima sebagai peradaban maritim. Bima bukan hanya sawah, gunung, lembah, istana, dan kampung. Ada juga teluk, kapal, pelabuhan, ombak, dan keberanian untuk berlayar.
Dari laut, Bima terhubung dengan Gowa-Makassar, Manggarai, Flores, Solor, Alor, Sumba, dan kawasan timur Nusantara lainnya. Jalur itu membawa barang, pasukan, utusan, perjanjian, kabar, dan kehormatan. Dari jalur yang sama pula, kerajaan-kerajaan di kawasan ini berhadapan dengan perubahan perdagangan, politik, dan kekuasaan kolonial.

Pabise layak disebut legendaris, bukan karena kita ingin melepaskannya dari pijakan sejarah, tetapi karena namanya hidup di antara arsip, ingatan lokal, dan kebanggaan kolektif. Melalui Pabise, orang Bima dapat membayangkan masa ketika laut bukan halaman belakang, melainkan halaman depan peradaban.
Namun setiap kejayaan besar hampir selalu menyimpan bayangan kehilangan.

Di depan Asi Mbojo, ingatan tentang laut itu berdiri dalam bentuk tiang: Tiang Kasipahu. Bagi pengunjung yang belum mengenal kisahnya, tiang itu mungkin hanya tampak seperti benda tua. Bagian dari halaman istana. Sisa masa lampau. Sesuatu yang mudah difoto, tetapi tidak selalu mudah dibaca.
Bagi sejarah Bima, Tiang Kasipahu menyimpan lapisan makna yang lebih dalam.

Kasipahu bukan sekadar nama kayu. Dalam salah satu pembacaan leksikal bahasa Bima, kasi pahu berhubungan dengan makna yatim-piatu. Dalam tulisan ini, saya membacanya secara puitik sebagai tiang yatim: tanda kehilangan dari sebuah peradaban maritim yang pernah memiliki kapal-kapal, pelaut, dan ruang geraknya sendiri.

Tiang Kasipahu dapat dipahami sebagai tiang yang berdiri setelah armada laut Bima kehilangan “orang tuanya”: kehilangan kapal-kapalnya, ruang geraknya, dan kuasa atas lautnya sendiri.

Ketika kisah tentang Pabise sampai pada ingatan tentang kehilangan, yang terasa bukan hanya berakhirnya sebuah armada. Yang ikut berubah adalah imajinasi maritim sebuah peradaban. Bima yang dahulu menatap laut sebagai jalan kuasa, perdagangan, diplomasi, dan kehormatan perlahan masuk ke dalam tatanan baru yang mengatur pelabuhan, kapal, perdagangan, dan arah politik.

Tiang Kasipahu kemudian tidak hanya berdiri sebagai monumen. Tiang itu menjadi elegi.
Seperti anak yatim yang berdiri di halaman istana, Tiang Kasipahu mengingatkan bahwa sebuah peradaban bisa kehilangan bukan karena lupa cara berlayar, tetapi karena ruang geraknya perlahan dibatasi oleh tekanan politik dan perubahan tata kuasa yang lebih besar.

Pada bagian ini, sejarah Bima terasa sangat manusiawi. Tidak hanya berupa kisah raja, perang, pasal perjanjian, dan lambang kebesaran. Ada juga kisah kehilangan: armada yang tinggal sebagai ingatan, laut yang dahulu menjadi ruang bebas lalu berubah menjadi ruang yang diawasi, serta masyarakat yang menyimpan martabatnya dalam simbol ketika sebagian kuasa nyata mulai berkurang.

Jika lambang Kesultanan menyimpan ingatan tentang kedaulatan, dan Pabise membawa bayangan kejayaan laut, maka Tiang Kasipahu menjadi tanda kehilangan: tiang yatim dari sebuah peradaban maritim yang pernah dipaksa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tekanan kekuasaan.
Namun masa lalu tidak hidup hanya dalam luka. Ingatan juga bertahan dalam cara manusia hari ini membawa kembali simbol-simbol itu ke ruang baru.

Saya pun kembali pada potongan podcast tadi.
Percakapan itu berlangsung ringan, dengan tawa, candaan, dan suasana yang cair. Saya mendengarnya sebagai obrolan yang akrab. Namun di tengah obrolan biasa itu, perhatian saya tertahan pada hal-hal yang tidak banyak bicara: lambang Kesultanan di belakang mereka dan tembe nggoli yang dikenakan salah seorang di sana.
Dari sanalah ingatan bergerak—bukan semata kepada isi percakapan, tetapi kepada sejarah, simbol, dan rasa pulang yang dibawanya.

Ingatan sering hadir dengan cara semacam itu. Tidak selalu lewat pidato resmi, seminar, atau buku tebal. Kadang datang lewat kain yang dipakai seseorang. Lewat lambang di belakang kursi. Lewat bahasa ibu yang sesekali menyelinap. Lewat nada suara orang rantau ketika menyebut kampungnya.

Di tengah zaman yang bergerak cepat, hal-hal kecil seperti kain, lambang, dan cerita lama justru terasa semakin penting. Bukan untuk menyombongkan masa lalu. Bukan pula untuk mengatakan bahwa yang lampau selalu lebih mulia daripada masa kini. Semua itu penting karena manusia yang kehilangan sejarah akan mudah kehilangan ukuran tentang dirinya.

Bima pernah berada dalam pusaran Bongaya. Pernah menatap laut melalui Pabise. Pernah merumuskan lambang Kesultanan sebagai tanda keseimbangan adat dan Islam. Pernah pula menyimpan luka kehilangan maritimnya dalam simbol Tiang Kasipahu.

Hari ini, Bima masih bisa hadir melalui cara yang sederhana: sebuah ruang digital, selembar tembe nggoli, dan lambang leluhur yang tampak diam di belakang percakapan.

Peradaban tidak selalu tinggal di arsip, istana, atau pasal perjanjian. Kadang yang tersisa justru hidup dalam tubuh manusia yang masih mau mengingat.

Selama masih ada orang Bima yang mengenakan tembe nggoli dengan bangga, selama lambang Kesultanan terus dibaca maknanya, selama Pabise masih disebut, dan selama Tiang Kasipahu masih dipahami sebagai luka sekaligus pelajaran, sejarah Bima belum selesai.

Sejarah Bima sedang mencari bahasa baru untuk pulang.

Mungkin pada malam ketika seseorang menonton percakapan ringan itu—ketika tawa bertemu dengan lambang leluhur di belakangnya—ada rasa yang diam-diam muncul: Lingi rasa ru Dana Mbojo.

Rindu bukan hanya kepada kampung halaman, tetapi juga kepada tanah asal, kepada sejarah, dan kepada rasa pulang yang membuat kita tahu dari mana kita berasal.

Catatan:
Tulisan ini adalah esai budaya. Beberapa bagian tentang Pabise dan Tiang Kasipahu bertumpu pada historiografi lokal, ingatan budaya, dan sumber sejarah Bima yang masih terbuka untuk pembacaan lebih lanjut. Perjanjian Bongaya memuat pasal tentang Bima, sementara lambang Kesultanan Bima kerap dibaca sebagai simbol keseimbangan hukum adat dan hukum Islam. Istilah “tiang yatim” dalam tulisan ini digunakan sebagai tafsir puitik atas makna kehilangan yang melekat pada Tiang Kasipahu, bukan sebagai satu-satunya makna historis.